Guru Besar, Produk Lokal, dan Drama Nasional yang Sering Salah Panggung

Dalam sambutan rektor, pengukuhan ini dimaknai sebagai penguatan kapasitas akademik Untan untuk menjawab persoalan masyarakat, daerah, bangsa, dan kemanusiaan. Kalimatnya terdengar resmi, tetapi isinya sangat praktis. Guru besar tidak cukup menjadi pemilik gelar.

Guru besar perlu menjadi penggerak transformasi sosial. Ilmu tidak boleh tidur di rak perpustakaan. Riset tidak boleh hanya menjadi PDF yang dibaca saat akreditasi. Kampus harus hadir di sawah, hutan, sungai, sekolah, kantor pemerintah, ruang digital, dan ruang sidang kebijakan.

Di sinilah kita masuk ke kata panjang yang sering membuat lidah keseleo: ipoleksosbudhankamnas. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional. Kalau dibaca pelan, semua sektor itu membutuhkan ilmu. Ketahanan pangan perlu proteksi tanaman dan biokimia. Ketahanan energi perlu rekayasa sistem dan material. Lingkungan hidup perlu silvikultur tropika. Tata kelola butuh administrasi publik.

Dunia kerja butuh manajemen SDM. Pendidikan butuh literasi matematika. Perlindungan manusia butuh hukum pidana yang peka terhadap perdagangan orang. Jadi, jangan anggap pengukuhan guru besar hanya urusan toga dan medali. Itu peta kecil tentang amunisi intelektual daerah.

Masalahnya, budaya publik kita sering aneh. Banyak elite suka bicara inovasi, tetapi cepat sekali meremehkan produk lokal. Banyak pejabat suka pidato tentang karya anak bangsa, tetapi ketika kampus daerah menawarkan gagasan, responsnya kadang datar. Kalau riset datang dari luar negeri, langsung disebut evidence based. Kalau datang dari kampus sendiri, masih ditanya, “Sudah ada contoh dari luar belum?” Nah, ini ironi yang perlu kita tertawakan sebentar, lalu kita benahi serius.

Di ruang media, ironi itu makin ramai. Tokoh publik, mulai dari kepala lembaga, SKPD, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden, hampir setiap hari tampil membawa jargon transformasi. Semua bicara hilirisasi, digitalisasi, ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan kedaulatan pangan.

Bagus. Tetapi pekerjaan besar tidak selesai dengan konferensi pers. Ia selesai ketika kebijakan mau mendengar kampus, menghormati data lokal, dan tidak alergi pada kritik ilmiah. Kalau semua hanya ingin viral, maka ilmu kalah oleh potongan video tiga puluh detik.

Budaya media sosial juga punya penyakit baru: saling meng-underestimate. Produk lokal diremehkan. Kampus daerah dicurigai kurang kelas. Anak bangsa disuruh percaya diri, tetapi setiap mencoba langsung dibandingkan dengan standar luar yang kadang juga tidak dipahami.

Bahkan, ada pula budaya saling lapor, saling sindir, dan saling membingkai. Publik akhirnya menonton seperti menonton drama. Bedanya, ini bukan sinetron. Ini menyangkut masa depan riset, pendidikan, lingkungan, hukum, dan martabat daerah.

Maka pengukuhan guru besar Untan perlu kita baca sebagai perlawanan halus terhadap mental inferior itu. Kalbar tidak boleh hanya menjadi halaman belakang peta nasional. Kalbar punya hutan, sungai, perbatasan, biodiversitas, energi, mineral, pangan, budaya, dan manusia.

Semua itu bukan bahan mentah untuk diekstraksi saja. Semua itu juga bahan pikir, bahan riset, dan bahan kebijakan. Kalau Untan memperkuat guru besarnya, Kalimantan Barat sedang menambah daya tawar. Ini leverage. Bukan gaya-gayaan akademik, tetapi modal untuk berbicara lebih tegas dalam forum pembangunan.

Respons publik terhadap acara seperti ini biasanya hangat, tetapi cepat lewat. Hari ini tepuk tangan. Besok unggahan foto. Lusa lupa. Padahal, yang penting justru setelah toga disimpan. Apa risetnya masuk kebijakan? Apa pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi? Apa dunia usaha mau menindaklanjuti? Apa media mau mengangkat substansi, bukan hanya seremoni? Jangan sampai guru besar hanya menjadi berita satu hari, lalu tenggelam oleh gosip pejabat dan komentar netizen yang merasa paling ahli setelah membaca judul.

Refleksi moralnya sederhana. Hukum mengajarkan batas. Ilmu mengajarkan dasar. Media sosial seharusnya mengajarkan tanggung jawab, bukan sekadar keberanian mengetik. Etika publik menuntut kita menghargai karya, bukan hanya memuji setelah berhasil. Kalau bangsa ini serius ingin maju, jangan tunggu karya lokal divalidasi orang luar.

Jangan tunggu kampus daerah dipuji pusat baru dianggap penting. Jangan tunggu profesor berbicara dalam bahasa asing baru kita percaya bahwa pikirannya bernilai.

Akhirnya, pengukuhan guru besar Untan bukan sekadar acara akademik. Ia cermin kecil bagi Indonesia. Kita ini bangsa yang kaya ilmu, tetapi kadang miskin penghargaan. Kita punya banyak ahli, tetapi sering kalah oleh orang keras bersuara. Kita punya kampus daerah yang kuat, tetapi sering sibuk menunggu panggung pusat.

Jadi, setelah sembilan guru besar dikukuhkan, tugas berikutnya jelas: jangan biarkan ilmu hanya berfoto manis di backdrop biru. Biarkan ia turun ke bumi, masuk kebijakan, menjaga hutan, memperbaiki sekolah, menguatkan hukum, dan menata masa depan.

Kalau tidak, wak, kita hanya akan menjadi bangsa yang rajin mengukuhkan guru besar, tetapi malas mendengarkan ilmunya. Itu bukan kemajuan. Itu cuma seremoni dengan pendingin ruangan.

Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM., IPU.
Guru Besar Universitas Tanjungpura
Ketua ICMI Orwil Kalbar

*Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan redaksi. Segala pendapat, analisis, dan penilaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.