Hari ini perjalanan kami di Sarawak ditutup bukan di ruang seminar, melainkan di sebuah kedai sederhana di tepian air. Di meja makan tersaji kerang bambu, kepiting bersaus pekat yang kami perdebatkan apakah saus Padang atau kari, serta tumis kangkung. Suasana makan siang justru membawa percakapan kembali pada pertanyaan yang lebih substantif: setelah hutan dijaga, satwa dilindungi, dan aktivitas ilegal dihentikan, siapa yang memastikan masyarakat tetap memperoleh penghidupan?
Pertanyaan itu penting. Konservasi mudah menjadi slogan ketika masyarakat diminta berhenti mengambil kayu, menghentikan arang mangrove, atau membatasi pemanfaatan sumber daya alam, sementara alternatif ekonominya belum tersedia. Larangan dapat menghentikan aktivitas untuk sementara. Namun tanpa sumber pendapatan yang kompetitif, tekanan terhadap sumber daya berpotensi muncul kembali.
Pengalaman yang kami dengar hari ini menawarkan perspektif berbeda. Indikator keberhasilan community-based ecotourism bukan banyaknya pelatihan, melainkan saat masyarakat tidak lagi bergantung kepada orang yang melatihnya.
Narasumber bahkan menyebut pendamping akhirnya cukup menjadi semacam “sutradara”. Masyarakat yang menjalankan panggungnya. Di sinilah leadership menentukan arah.
Baca Juga Kopi Liberika, CUAN, dan Mimpi Hijau Batu Ampar
Pemimpin tidak harus mengerjakan semuanya. Tugas strategisnya justru menemukan siapa yang paling mampu mengerjakan setiap bagian. Ketika mak dan bapak belum akrab dengan TikTok dan Instagram, jangan memaksakan mereka menjadi content creator. Libatkan anak-anak mereka. Generasi Z, kemudian Generasi Alpha, mempunyai posisi yang menarik sebagai penghubung antara produk kampung dan pasar yang jauh lebih luas.
Anak muda dapat mengubah madu hutan, gula apong, kerajinan, buah lokal, hasil mangrove nonkayu, atau produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari sekadar komoditas menjadi cerita digital. Mereka dapat memperkenalkan siapa produsennya, bagaimana produk dibuat, mengapa hutan harus tetap berdiri, dan ke mana sebagian manfaat ekonomi kembali.
Namun digitalisasi tidak boleh berhenti pada jumlah followers. Ukuran keberhasilannya harus lebih keras: apakah harga di tingkat produsen meningkat, apakah pasar bertambah, apakah anak muda memperoleh pekerjaan, dan apakah insentif ekonomi untuk menjaga hutan menjadi lebih besar dibandingkan insentif untuk merusaknya? Di titik itu, pemasaran digital bertemu konservasi.
Hal yang sama berlaku untuk ikon keanekaragaman hayati. Kelasi atau lutung merah (Presbytis rubicunda), misalnya, bukan sekadar satwa untuk difoto. Kehadirannya dapat menjadi bagian dari identitas destinasi, pendidikan lingkungan, interpretasi ekologi, dan pengalaman wisata. Tetapi satwa liar tidak boleh direduksi menjadi komoditas tontonan. Satwa harus tetap liar, habitatnya terlindungi, sementara masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari keputusan untuk mempertahankan habitat tersebut.
Baca Juga Dari Gula Apong, Nanas Gambut hingga Pandan Wangi: Belajar Nilai Tambah dari Samarahan
Model homestay yang kami diskusikan memberi pelajaran serupa. Wisatawan tidak sekadar datang, tidur, mengambil foto, lalu pergi. Mereka tinggal bersama keluarga, makan bersama masyarakat dan mengalami kehidupan kampung. Nilai ekonomi kemudian tersebar ke rumah tangga, pemandu lokal, makanan, transportasi, kerajinan dan produk HHBK.
Ini berbeda dengan pariwisata yang sekadar memindahkan hotel ke desa. Community-based ecotourism harus memindahkan manfaat ekonomi kepada komunitas. Percakapan hari ini juga mengingatkan pada satu jebakan yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita berhasil menghentikan illegal logging, tetapi gagal menciptakan pekerjaan pengganti. Kita menutup produksi arang mangrove, tetapi tidak membangun pasar untuk usaha alternatif. Kita menetapkan kawasan konservasi, tetapi masyarakat di sekelilingnya hanya menerima pembatasan.
Jika demikian, konservasi mempunyai biaya sosial tetapi manfaat ekonominya berada di tempat lain. Sarawak menunjukkan bahwa transformasi memerlukan lebih dari satu instrumen. Leadership pemerintah, pelayanan birokrasi yang membantu sejak dokumen dan administrasi, NGO yang memperkuat kapasitas, masyarakat sebagai pelaku utama, infrastruktur yang membuka akses, serta generasi muda yang menghubungkan desa dengan pasar digital harus bekerja dalam satu rantai.
Bahkan keberadaan alan bunga (Shorea albida), bentang alam hutan, sungai, mangrove, burung dan primata dapat dibaca sebagai modal ekologis. Modal itu tidak perlu ditebang untuk menghasilkan nilai. Tantangannya adalah mengubah nilai ekologis menjadi manfaat ekonomi tanpa menghabiskan modal ekologisnya.
Di situlah pembicaraan sambil menikmati kerang bambu dan kepiting siang ini terasa relevan bagi Kalimantan Barat.
Baca Juga Dari Ambisi ke Transaksi: Membaca Jalan Baru Pembiayaan Alam ASEAN
Kita mempunyai hutan, sungai, gambut, mangrove, HHBK, budaya dan satwa yang tidak kalah bernilai. Persoalannya bukan semata-mata kekurangan potensi. Persoalannya adalah arsitektur kelembagaan, leadership, pasar dan regenerasi pelaku.
Karena itu, satu indikator keberhasilan layak kita bawa pulang: ketika suatu hari pemerintah, NGO dan perguruan tinggi dapat mundur beberapa langkah karena komunitas sudah mampu mengelola usaha, anak-anak mudanya mampu mencari pasar, wisatawan datang untuk mengalami kehidupan kampung, dan masyarakat mempunyai alasan ekonomi yang kuat untuk mempertahankan hutannya.
Pada saat itulah konservasi berhenti menjadi proyek. Ia telah menjadi pilihan rasional masyarakat untuk hidup dari hutan tanpa menghabiskan hutan.
Penulis:
#GuruBesarUniversitasTanjungpura
#PokjaREDD+Kalbar
*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.
