Pagi bergerak tenang bersama aroma kopi liberika tanpa gula, koptagul, diberi sedikit gula apong organik dari tetesan batang rumpun Nypa fruticans.
Di tengah percakapan mengenai El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), saya justru merasa kita perlu menurunkan sedikit volume kegaduhan.
Bukan menurunkan kewaspadaan. Sebab, kewaspadaan dan kepanikan adalah dua hal yang berbeda.
Kalimantan memang sedang menghadapi musim kering yang perlu dicermati. BMKG menyatakan El Niño telah mencapai intensitas sangat kuat dan IOD berada pada fase positif.
Baca Juga Harga TBS yang Adil, Kemitraan yang Sehat
Curah hujan rendah masih mendominasi banyak wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan. Kondisi meteorologis ini meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan dan karhutla.
Itu fakta yang tidak perlu ditutupi. Tetapi, fakta tersebut juga tidak boleh diperbesar menjadi kesan seolah seluruh Kalimantan sedang terbakar hebat.
Angka hotspot sering menjadi sumber salah persepsi. Hotspot bukan jumlah kebakaran, melainkan anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit.
Satu kebakaran dapat menghasilkan beberapa hotspot. Sementara itu, hasil pengamatan juga berubah menurut lintasan satelit, tutupan awan, kondisi atmosfer, jenis sensor, dan tingkat kepercayaan yang digunakan.
Baca Juga Kalbar Bersatu: Bersiap Sebelum El Niño Menyalakan Api
Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa data hotspot harus diverifikasi di lapangan sebelum diterjemahkan sebagai kejadian kebakaran.
Karena itu, membaca ribuan titik pada satu tangkapan data lalu menyimpulkan telah terjadi bencana besar merupakan lompatan kesimpulan yang tidak tepat secara ilmiah.
Data resmi terbaru justru memperlihatkan dinamika yang lebih menenangkan.
Berdasarkan SiPongi Kementerian Kehutanan, hotspot nasional turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026, turun sekitar 56 persen.
Di Kalimantan Barat, pada basis pengamatan yang sama, jumlahnya turun dari 784 menjadi 82 titik. Kalimantan Tengah turun dari 694 menjadi 22 titik.
Kementerian Kehutanan menyebut perkembangan tersebut positif, walaupun kewaspadaan tetap harus dipertahankan.
Baca Juga Desa Cendikia: Ketika Tambang Rakyat Menjadi Laboratorium Peradaban
Kondisi lapangan juga tidak seragam. Di Bandara Supadio, jarak pandang yang sekitar 1,2 kilometer pada pagi 19 Agustus membaik menjadi sekitar 4 kilometer pada 20 Agustus.
Artinya, kabut asap memang terjadi, tetapi intensitasnya dinamis dan dapat berubah cepat menurut lokasi, angin, dan sumber asap.
Maka, narasi yang tepat bukan “Kalimantan sedang mengalami bencana besar”, tetapi “Kalimantan menghadapi risiko tinggi yang sedang ditangani dan harus terus dikendalikan.” Perbedaannya penting.
Surat Edaran APHI tanggal 12 Agustus 2026 juga sebaiknya dibaca dalam kerangka antisipasi, bukan sebagai deklarasi bahwa keadaan sudah tidak terkendali.
Edaran tersebut meminta penguatan patroli, deteksi dini, Masyarakat Peduli Api (MPA), kesiapan Regu Pemadam Kebakaran (RPK), pengelolaan air gambut, kerja sama antarkonsesi, serta dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
Justru di sinilah kita melihat kapasitas kelembagaan bekerja. Pemerintah telah mengerahkan operasi terpadu bersama Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha.
Di Kalimantan Barat saja, tercatat sekitar 1.410 personel gabungan terlibat dalam operasi.
Baca Juga Hadapi Ancaman Kekeringan, Otorita IKN Bersama TNI AU dan BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
OMC pada 13–17 Agustus telah dilakukan melalui sembilan sorti penerbangan, dengan estimasi volume hujan di wilayah penyemaian sekitar 10,92 juta meter kubik. Peluang OMC berikutnya juga terus dipantau sesuai ketersediaan awan.
Ini bukan alasan untuk berpuas diri, tetapi juga bukan alasan untuk membangun ketakutan.
Leadership dalam menghadapi bencana iklim membutuhkan ketenangan mengambil keputusan.
Pemimpin harus mampu berkata kepada masyarakat: risiko memang ada, pemerintah bekerja, masyarakat tetap waspada, dan informasi harus bersumber dari data yang dapat diverifikasi.
Kita juga perlu berhati-hati terhadap politisasi informasi. Kritik terhadap pemerintah tentu sah dalam demokrasi.
Namun, menuduh pihak tertentu sengaja membesar-besarkan karhutla untuk kepentingan politik juga membutuhkan bukti.
Jalan terbaik bukan membalas satu narasi dengan narasi lain, melainkan mengembalikan percakapan kepada data.
Jika hotspot meningkat, kita katakan meningkat. Jika menurun, kita sampaikan menurun.
Baca Juga Hotspot Naik 4 Kali Lipat dalam Sehari di Wilayah Penyangga IKN
Jika asap muncul, masyarakat harus dilindungi. Jika kondisi membaik, masyarakat juga berhak mengetahuinya. Itulah komunikasi publik yang sehat.
El Niño 2026 memang merupakan ujian. Namun, Kalimantan bukan wilayah tanpa daya.
Kita memiliki pengalaman panjang, teknologi pemantauan yang semakin baik, Satgas Darat dan Udara, OMC, Manggala Agni, perusahaan, masyarakat adat, MPA, TNI-Polri, BPBD, dan jejaring pemerintah yang semakin terkoordinasi.
Karena itu, pesan kita seharusnya sederhana: waspada, tetapi jangan panik. Siaga, tetapi jangan mendramatisasi.
Bekerja dengan data, bukan dengan ketakutan. Di situlah kualitas kepemimpinan diuji.
Bukan pada seberapa keras kita meneriakkan ancaman, melainkan pada seberapa tenang kita membaca keadaan, seberapa cepat kita bertindak, dan seberapa kuat kita menjaga kepercayaan masyarakat.
Gusti Hardiansyah
GuruBesar Universitas Tanjungpura | KetuaICMIOrwil Kalbar
