Di tengah meningkatnya suhu bumi, tekanan perdagangan karbon global, dan kompetisi investasi hijau internasional, Indonesia berada pada persimpangan sejarah. Dunia tidak lagi memandang hutan tropis sekadar bentang ekologis, tetapi sebagai instrumen geopolitik, fiskal, dan ekonomi masa depan.
Dalam konteks inilah REDD+ dan FOLU Net Sink 2030 menjadi arena baru pembangunan abad ke-21. Sayangnya, di banyak daerah, REDD+ masih dipahami sempit sebagai proyek donor, kegiatan menanam pohon, atau agenda teknokratis kementerian. Padahal, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa REDD+ telah bergerak menjadi bagian dari arsitektur ekonomi karbon global.
Laporan Impact Report of the GCF REDD+ Results-Based Payments Project in Indonesia tahun 2026 menunjukkan Indonesia memperoleh USD 103,8 juta dari Green Climate Fund (GCF) atas penurunan emisi 20,3 juta ton CO2e periode 2014–2016.
Ini bukti bahwa tata kelola hutan kini memiliki nilai ekonomi internasional nyata. Dokumen Update REDD+ Indonesia & Peluang GCF 2 juga menunjukkan Indonesia berpotensi memperoleh sekitar USD 99,48 juta pada fase kedua REDD+ berbasis hasil periode 2021–2022.
Baca Juga SRUK: Ketika Perang Karbon Indonesia Berhenti Jadi Trailer dan Akhirnya Masuk Layar Lebar
Dengan kata lain, dunia mulai “membayar” negara yang mampu menjaga hutannya. Namun pertanyaan mendasarnya: apakah pemerintah daerah sudah siap? Tantangan terbesar justru muncul di daerah: fragmentasi kelembagaan, lemahnya interoperabilitas data, rendahnya kapasitas MRV (Measurement, Reporting and Verification), serta belum sinkronnya RPJMD, Renaksi REDD+, dan FOLU Net Sink.
Padahal era baru kebijakan iklim menempatkan daerah sebagai aktor utama melalui prinsip National Responsibility and Subnational Implementation: negara bertanggung jawab pada target nasional, tetapi implementasi terjadi di tingkat tapak provinsi, kabupaten, desa, KPH, masyarakat adat, dan komunitas lokal.
Karena itu, gubernur, bupati, dan wali kota tidak cukup hanya berbicara pembangunan fisik konvensional. Kepala daerah harus membaca peluang baru berupa ekonomi karbon daerah.
Kalimantan Barat memiliki modal besar untuk menjadi pionir. Kawasan gambut, mangrove, hutan hujan tropis, perhutanan sosial, dan bentang alam DAS Kapuas adalah aset ekologis bernilai tinggi dalam skema REDD+, Nature-Based Solutions, dan perdagangan karbon internasional.
Baca Juga Aroma Liberika dan Komitmen CSR untuk Kalimantan Barat
Jika dikelola baik, pendekatan ini dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal daerah. Masalahnya, banyak daerah masih terjebak pada pendekatan proyek jangka pendek.
REDD+ diperlakukan seperti kegiatan sektoral biasa, bukan platform pembangunan rendah emisi. Akibatnya, **Renaksi REDD+** kerap berhenti sebagai laporan administratif tanpa integrasi nyata ke RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD.
Padahal dokumen “Peran Rencana Aksi REDD+ Provinsi dalam Mendukung Pencapaian Target NDC dan Perencanaan Daerah” menegaskan bahwa Renaksi REDD+ harus sinkron dengan pembangunan daerah, berbasis Theory of Change, serta mampu mengidentifikasi akar penyebab emisi: deforestasi, degradasi hutan, karhutla, konflik tata ruang, dan lemahnya tata kelola tapak.
Artinya, REDD+ tidak boleh berhenti pada slogan menanam pohon. Ia harus menjawab persoalan struktural. Di sinilah perguruan tinggi berperan strategis. Mahasiswa S2 pada mata kuliah Manajemen Jasa Lingkungan & REDD+ dan Perubahan Iklim perlu memahami bahwa isu iklim bukan lagi isu ekologis semata, tetapi persoalan tata kelola, ekonomi politik, fiskal daerah, diplomasi internasional, dan transformasi pembangunan.
Pembelajaran REDD+ harus bergerak dari teori menuju implementasi. Mahasiswa perlu dilatih membaca arsitektur MRV, Safeguards Information System (SIS-REDD+), benefit sharing mechanism, interoperabilitas data, dan desain kebijakan daerah rendah karbon.
Masa depan kehutanan Indonesia kemungkinan besar tidak lagi bertumpu pada kayu, tetapi pada nilai jasa lingkungan, karbon, biodiversitas, dan ekonomi hijau. Sebagai bahan policy brief bagi gubernur, bupati, dan wali kota, ada lima agenda inovasi yang mendesak.
Baca Juga Guru Besar, Produk Lokal, dan Drama Nasional yang Sering Salah Panggung
Pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan REDD+ dan FOLU Net Sink ke dalam RPJMD dan RKPD. Tanpa integrasi perencanaan, program iklim akan tetap menjadi kegiatan tambahan tanpa dukungan fiskal memadai.
Kedua, daerah perlu memperkuat kelembagaan multipihak REDD+ yang melibatkan Bappeda, OPD teknis, perguruan tinggi, masyarakat adat, sektor swasta, dan NGO.
Ketiga, penguatan sistem data dan MRV daerah harus menjadi prioritas karena perdagangan karbon membutuhkan data kredibel, transparan, dan terukur.
Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan green fiscal policy berbasis jasa lingkungan: insentif perlindungan DAS, pembayaran jasa ekosistem, rehabilitasi gambut, ekonomi mangrove, dan perhutanan sosial berbasis karbon.
Kelima, kampus dan lembaga penelitian harus menjadi pusat inovasi iklim daerah agar kebijakan REDD+ tidak berhenti sebagai dokumen birokrasi, tetapi berbasis sains dan kebutuhan tapak.
Pada akhirnya, REDD+ bukan hanya tentang karbon. Ia adalah tentang bagaimana Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, memilih masa depan: tetap terjebak dalam ekonomi ekstraktif lama, atau bertransformasi menuju ekonomi hijau yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.
Jika dikelola visioner, Kalimantan Barat bukan hanya mampu menjaga hutannya. Lebih dari itu, Kalbar dapat menjadi laboratorium utama Indonesia dalam membangun peradaban baru: pembangunan yang menghitung nilai ekonomi hutan tanpa harus menghancurkannya.
Oleh: Gusti Hardiansyah
Guru Besar Universitas Tanjungpura
Ketua ICMI Kalimantan Barat
Disclaimer: Opini ini adalah pandangan pribadi penulis. Segala isi, data, dan interpretasi di dalamnya merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya dan bukan merupakan sikap atau pandangan redaksi.
