Sab, 08/08/26 · 23.28.49
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Perspektif

Seri 3 | Dari Asap, Banjir hingga Karbon: Mencari Wajah Baru Kepemimpinan Ekologis Kalimantan Barat

Prof. Dr. Gusti Hardiansyah
Prof. Dr. Gusti Hardiansyah
Minggu, 9 Agustus 2026 · 04:475 menit baca
Seri 3 | Dari Asap, Banjir hingga Karbon: Mencari Wajah Baru Kepemimpinan Ekologis Kalimantan Barat
Opini Prof. Gusti Hardiansyah mengenai pentingnya kepemimpinan ekologis, solusi bencana asap-banjir, hingga gagasan Desa Cendekia Karbon di Kalbar. (Dok. Nusantara Post)

Setiap tahun kita seperti dipaksa mengulang percakapan yang sama. Ketika kemarau datang, kita berbicara tentang asap. Ketika hujan berlebih, percakapan berganti menjadi banjir. Setelah keadaan membaik, perhatian perlahan surut. Sampai musim berikutnya mengingatkan bahwa persoalan ekologis tidak pernah benar-benar pergi.

Dalam Rapat Pengurus Harian ICMI Orwil Kalimantan Barat, (8/8/2026), Divisi Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengajukan pertanyaan yang menurut saya lebih penting daripada menambah daftar kegiatan:

“Banyak forum sudah kita bentuk di Kalimantan Barat. Tetapi seperti apa kebijakannya agar kita bisa mengurangi dampak besar bencana bagi masyarakat?”

Pertanyaan itu sederhana. Tetapi ia menampar kebiasaan kita. Masalah Kalbar mungkin bukan kekurangan forum. Masalahnya adalah bagaimana pengetahuan dari forum berubah menjadi kebijakan, dan bagaimana kebijakan berubah menjadi tindakan.

Desa Cendikia: Ketika Tambang Rakyat Menjadi Laboratorium Peradaban
Baca Juga

Desa Cendikia: Ketika Tambang Rakyat Menjadi Laboratorium Peradaban

Asap dan banjir adalah contoh yang nyata. Keduanya tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai peristiwa musiman. Di belakangnya terdapat persoalan penggunaan lahan, tata air, pengelolaan sumber daya alam, perilaku manusia, kapasitas mitigasi, dan koordinasi antarlembaga.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang lingkungan, saya kira ICMI tidak perlu berlomba membentuk forum baru. Yang lebih diperlukan adalah narasi kebijakan yang berbasis ilmu dan berakar pada kondisi lokal.

Di sinilah posisi cendekiawan diuji. Kita dapat menjelaskan perubahan iklim dalam seminar. Kita dapat membicarakan deforestasi, hidrologi, karbon dan konservasi dengan istilah akademik yang sangat lengkap. Tetapi bagi masyarakat di kampung, ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah air tetap tersedia, apakah sungai masih sehat, apakah kebun dapat menghasilkan, apakah rumah mereka tidak terus-menerus terancam banjir dan apakah udara masih layak dihirup?

Diskusi hari itu memberikan contoh yang konkret dari Kapuas Hulu. Aspianza dari ICMI Kabupaten Kapuas Hulu menceritakan fenomena ketika kemarau panjang, ikan di sungai mati dalam jumlah banyak. Menurut pengamatannya, ikan seperti mengalami kekurangan oksigen. Namun forum tidak memiliki data kualitas air untuk memastikan penyebabnya.

ICMI Kalbar Evaluasi Kinerja, Desa Cendekia hingga Isu Strategis Dibawa ke Muktamar VIII
Baca Juga

ICMI Kalbar Evaluasi Kinerja, Desa Cendekia hingga Isu Strategis Dibawa ke Muktamar VIII

Justru di situlah peran cendekiawan seharusnya dimulai. Jangan mengubah dugaan menjadi kesimpulan. Ukur dissolved oxygen. Periksa suhu, pH, kekeruhan dan parameter kualitas air yang relevan. Telusuri aktivitas di daerah tangkapan air. Bandingkan kondisi sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Baru kemudian kita bicara sebab.

Itulah perbedaan antara opini dan ilmu. Cerita berikutnya bahkan lebih dekat dengan kebutuhan manusia. Di lokasi Desa Cendekia Entibab, menurut keterangan peserta dari Kapuas Hulu, air bersih masih menjadi persoalan masyarakat. Sebagian warga memanfaatkan air kolam untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada titik itu, pembicaraan mengenai lingkungan tidak lagi abstrak. Ia masuk ke gelas yang diminum masyarakat. Maka ketika ada gagasan menggunakan air tanah atau membangun teknologi pengolahan air, pertanyaan ilmiahnya bukan sekadar apakah teknologi itu tersedia. Pertanyaannya adalah: bagaimana kualitas sumber airnya, teknologi apa yang sesuai, siapa yang mengoperasikan, berapa biaya pemeliharaan, dan apakah sistem tersebut dapat bertahan setelah proyek selesai?

Masjid bahkan diusulkan menjadi lokasi awal pilot project pengolahan air. Saya menyukai gagasan itu. Bukan karena semua persoalan desa harus diletakkan di masjid, melainkan karena ia menunjukkan kemungkinan baru: rumah ibadah menjadi pusat pembelajaran teknologi yang memberi manfaat langsung kepada umat.

Inilah pertemuan antara IMTAQ dan IPTEK yang tidak berhenti sebagai slogan. Perspektif ekologis juga harus masuk ke pertambangan rakyat.

ICMI Kalbar Integrasikan IPTEK dan IMTAQ Membangun Daerah
Baca Juga

ICMI Kalbar Integrasikan IPTEK dan IMTAQ Membangun Daerah

Dokumen perkembangan Desa Cendekia mencatat program Entibab diarahkan pada pengolahan emas tanpa merkuri, pendidikan Good Mining Practice, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, reklamasi dan penanaman pohon lokal pada lahan bekas tambang. Seorang peserta dari bidang dakwah kemudian mengingatkan penggalan QS. Ar-Rum ayat 41:

“Ẓaharal-fasādu fil-barri wal-baḥri bimā kasabat aydin-nās…”

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Ayat tersebut menghadirkan dimensi yang sering hilang dalam perdebatan sumber daya alam. Islam tidak mengajarkan manusia menolak karunia bumi. Persoalannya adalah bagaimana manusia mengelolanya.Emas dapat menjadi sumber kesejahteraan. Hutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Tanah dapat menghasilkan pangan. Sungai dapat menjadi jalur ekonomi. Tetapi ketika manfaat hari ini dibayar dengan kerusakan yang diwariskan kepada generasi berikutnya, kita menghadapi persoalan bukan hanya ekologis, melainkan juga etis.

Karena itu, salah satu peserta mengingatkan: sekalipun penanaman menghasilkan nilai ekonomi besar, fungsi lingkungan tidak boleh ditinggalkan. Dari sinilah diskusi melahirkan sebuah gagasan yang menurut saya mempunyai novelty kuat: Desa Cendekia Karbon.

Jika Entibab menjadi laboratorium Desa Cendekia berbasis Pertambangan Rakyat, mengapa pada fase berikutnya ICMI tidak mendampingi satu desa yang memiliki karakteristik kehutanan untuk menjadi model pengelolaan karbon berbasis masyarakat? Kubu Raya disebut sebagai salah satu kemungkinan lokasi.

Gagasan ini menemukan relevansinya ketika draft rekomendasi ICMI Kalbar menuju Muktamar VIII juga menempatkan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan sebagai isu strategis, termasuk pemanfaatan pendanaan iklim untuk menjaga hutan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

Namun Desa Cendekia Karbon tidak boleh dimulai dari pertanyaan: berapa ton karbon yang bisa dijual?

Seri 4 | Dari Gelar Menuju Dampak: Saatnya ICMI Hadir sebagai Institusi, Bukan Sekadar Kumpulan Orang Pintar
Baca Juga

Seri 4 | Dari Gelar Menuju Dampak: Saatnya ICMI Hadir sebagai Institusi, Bukan Sekadar Kumpulan Orang Pintar

Itu justru jebakan. Mulailah dari pertanyaan: siapa menguasai lahannya, siapa menjaga hutannya, siapa melakukan aksi mitigasi, bagaimana karbon dihitung, siapa memperoleh manfaat, dan berapa bagian yang benar-benar kembali kepada masyarakat?

Karbon bukan komoditas yang terlihat seperti tandan sawit atau karung beras. Karena itu, ketimpangan pengetahuan dapat dengan mudah berubah menjadi ketimpangan manfaat. Di sinilah ICMI dapat mengambil posisi. Bukan menjadi pedagang karbon.

ICMI dapat menjadi knowledge broker: mempertemukan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, KPH, dunia usaha, lembaga pembiayaan dan ahli untuk memastikan bahwa ilmu tidak digunakan untuk menjauhkan masyarakat dari sumber dayanya sendiri.

Bayangkan satu desa yang mampu memetakan hutannya, mengukur cadangan karbonnya, menjaga biodiversitasnya, memulihkan lahan terdegradasi, mengembangkan hasil hutan bukan kayu, sekaligus memahami hak dan kewajibannya dalam ekonomi karbon.

Itulah Desa Cendekia Karbon yang saya bayangkan. Bukan desa yang sekadar menjual karbon. Tetapi desa yang mengerti karbon. Perbedaan dua kata itu menentukan masa depan. Karena tujuan akhirnya bukan membuat masyarakat menjadi penonton dari ekonomi hijau, tetapi menjadikan mereka subjek yang memahami, mengelola dan memperoleh manfaat secara adil dari sumber daya alamnya.

Dari rapat ICMI hari itu saya menangkap satu pelajaran. Asap, banjir, tambang, air bersih, hutan dan karbon sebenarnya bukan isu yang berdiri sendiri. Semuanya bertemu pada satu persoalan: bagaimana kita mengelola hubungan manusia dengan alam. Kalimantan Barat tidak kekurangan sumber daya alam.Kita juga tidak kekurangan forum.

Yang harus kita bangun adalah kepemimpinan ekologis yang mampu mengubah ilmu menjadi keputusan, keputusan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi kemaslahatan. Mungkin kita dapat memulainya dari satu desa. Jika berhasil, desa itu bukan lagi objek pembangunan. Ia menjadi ruang tempat ilmu, iman, ekonomi dan ekologi belajar hidup bersama.

Penulis: Gusti Hardiansyah
#Guru Besar Universitas Tanjungpura
#Ketua ICMI Orwil KALBAR

*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.