Menolak lupa pada darah yang pernah tumpah, puluhan mahasiswa dan aktivis Kalimantan Barat kembali berdiri menyuarakan keadilan yang dirampas negara. Meski dalam jumlah terbatas, kehadiran mereka di Taman Beriman, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Kamis (25/6/2026) sore, menjadi bukti bahwa api keprihatinan masyarakat sipil belum padam.
Lewat refleksi Aksi Kamisan ke-75 ini, massa tidak hanya mengenang tragedi kematian Safaruddin Usman, tetapi juga lantang membongkar luka baru: kekerasan fisik aparat yang nyata masih membayangi setiap langkah mereka saat turun ke jalan.
Peringatan Aksi Kamisan di penghujung Juni ini memiliki ikatan historis yang mendalam bagi masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Secara khusus, refleksi ke-75 ini didedikasikan untuk mengenang kematian tragis Safaruddin Usman yang gugur pada 14 Juni silam. Bagi para aktivis, kasus ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan tonggak penting dari sejarah kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat lokal yang selama ini dinilai sengaja dibungkam oleh negara.
Kematian Safaruddin menjadi pengingat nyata tentang mahalnya harga sebuah kebebasan berpendapat ketika dihadapkan pada kebrutalan. Aho, mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus salah satu penyelenggara kegiatan, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik balik bagi pergerakan mahasiswa agar lebih peka terhadap isu-isu HAM yang lahir dari daerah mereka sendiri.
“Apa yang terjadi itu adalah akibat dari represi negara terhadap setiap gerakan masyarakat sipil pada saat itu. Selain berdiskusi mengenai Safaruddin Usman, kita juga harus mengutamakan lokalitas. Ini menjadi awal diskusi bagi gerakan mahasiswa, bahwa di Kalbar juga ada kematian mahasiswa akibat menuntut perubahan,” tegas Aho.
Memori Kolektif Kekerasan di Kalimantan Barat
Tak hanya menyoroti represi di masa kini, ruang refleksi tersebut turut mengupas memori kolektif terkait kebrutalan masa lalu di Kalimantan Barat, khususnya Tragedi Juni Berdarah dan Peristiwa 10 Muharram. Forum membedah jatuhnya korban luka maupun jiwa dalam bentrokan masa lalu yang proses investigasinya dinilai masih abu-abu, sehingga terus memunculkan spekulasi yang tak pernah dijawab tuntas oleh negara.
Rudi Agus Haryanto, seorang wartawan senior yang hadir sebagai pemantik diskusi, membeberkan kesaksian mengenai situasi mencekam saat ketegangan politik dan sosial pecah di lapangan kala itu. Ia menggambarkan gesekan yang terjadi tidak hanya antara massa dengan aparat, tetapi juga melibatkan polarisasi antarkelompok masyarakat sipil.
“Jadi kalau saya mau buka-bukaan, pada saat itu mengerikan. Ada kelompok massa pendukung yang menolak Aspar Aswin, ada juga pendukung kelompok-kelompok ormas yang membela,” kenang Rudi saat mendeskripsikan situasi konflik tersebut.
Kesaksian Represi Fisik Terhadap Mahasiswa
Ironisnya, refleksi atas sejarah kelam masa lalu itu justru menjadi cerminan pahit bagi realitas yang dihadapi gerakan mahasiswa Kalimantan Barat hari ini. Praktik kekerasan oleh aparat penegak hukum terbukti belum pudar dari arena kebebasan berekspresi. Siklus kekerasan ini seolah terus dipelihara dan menghantui mahasiswa yang menuntut keadilan.
Di tengah forum, terungkap kesaksian memprihatinkan mengenai tindakan represif aparat yang terjadi bahkan sebelum mahasiswa menyuarakan pendapatnya di muka umum. Menteri Kajian Strategis dan Advokasi (Kastrad) BEM Polnep, Markus, secara blak-blakan menceritakan kebrutalan fisik yang dialami kawan-kawannya saat hendak menggelar unjuk rasa baru-baru ini.
“Sebelum kami melakukan aksi ke Polda, kami sudah terkena represi. Ada yang ditendang, dipukul, bahkan ditampar. Kami tidak mau lagi ada korban. Tidak boleh ada lagi aparat yang menyentuh dan melakukan represi kepada mahasiswa,” ungkap Markus, menolak keras arogansi aparat di lapangan.
Kekecewaan ini menjadi bukti bahwa warisan represi gaya lama masih diadopsi dalam menangani aksi protes masa kini, menjadikan ruang aman bagi kebebasan berpendapat di Kalimantan Barat masih jauh dari harapan.
Ancaman Ekologis dan Ruang Hidup Masyarakat Adat
Lebih jauh, refleksi Aksi Kamisan kali ini turut memperluas spektrum perlawanan HAM dengan menyoroti represi berbasis ruang hidup. Para aktivis mendesak atensi publik yang serius terhadap fenomena perampasan wilayah kelola masyarakat adat yang kian terpinggirkan oleh kepentingan investasi.
Ancaman ekologis dan ekspansi korporasi dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM struktural yang semakin mengkhawatirkan di Kalimantan Barat.
