Nusantarapost.news, Perspektif – Pagi di tepian Kapuas selalu membawa pesan sunyi yang sering luput kita dengar: hutan masih berdiri bukan karena kita pandai membuat regulasi, tetapi karena ada tangan-tangan yang setia menjaganya. Di Kalimantan Barat, tangan-tangan itu milik masyarakat adat.
Mereka menjaga hutan bukan karena kewajiban administratif, tetapi karena kesadaran yang lahir dari relasi panjang antara manusia dan alam.
Pada momentum Hari Bumi, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah kita sudah cukup adil kepada mereka yang selama ini menjaga bumi?
Kalimantan Barat bukan sekadar provinsi dengan tutupan hutan luas. Ia adalah bentang kehidupan, ruang budaya, sekaligus benteng terakhir keanekaragaman hayati di Nusantara.
Baca Juga Di Rumah Tempayan dan Ingatan: Belajar Peradaban dari Yakobus Kumis
Dalam konteks global, wilayah ini menjadi bagian penting dari upaya menahan laju krisis iklim. Namun, di balik narasi besar itu, terdapat realitas yang lebih sederhana sekaligus lebih penting: hutan tetap lestari karena dijaga oleh komunitas lokal.
Masyarakat adat adalah penjaga garis depan. Mereka memahami siklus alam, mengenali tanda-tanda musim, dan tahu kapan mengambil tanpa merusak.
Dalam praktik sehari-hari, mereka menjalankan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah sustainable development menjadi jargon internasional.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap paradoks yang terjadi. Mereka yang menjaga hutan justru sering berada dalam posisi ekonomi yang rentan.
Baca Juga Bahas Hak Masyarakat Adat, Tokoh Parlemen dan Aktivis Kumpul di Untan
Ketika tekanan ekonomi meningkat, pilihan-pilihan pragmatis muncul: menebang, menjual, atau mengalihkan fungsi lahan. Bukan karena mereka ingin merusak, tetapi karena sistem belum sepenuhnya memberi ruang bagi mereka untuk sejahtera.
Di sinilah Perhutanan Sosial menemukan relevansinya.
Perhutanan Sosial bukan sekadar program, melainkan koreksi historis terhadap relasi negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia memberikan akses legal, hak kelola, dan sekaligus membuka peluang ekonomi.
Dengan skema ini, masyarakat tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek dalam pengelolaan sumber daya.
Di Kalimantan Barat, kita mulai melihat wujud nyatanya. Hutan Desa, Hutan Adat, hingga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) tumbuh sebagai simpul ekonomi baru.
Produk-produk seperti madu hutan, tengkawang, rotan, hingga tanaman obat menjadi bukti bahwa hutan bisa memberi tanpa harus ditebang.
Baca Juga Festival Temengang Iwan Jadi Momentum Penguatan Nilai Budaya Dayak Kenyah
Inilah bentuk ekonomi berbasis hutan yang sesungguhnya: mengambil secukupnya, menjaga selebihnya.
Namun, kita juga harus jujur bahwa perjalanan ini belum selesai. Banyak kelompok perhutanan sosial masih menghadapi tantangan serius.
Kelembagaan belum sepenuhnya kuat, akses pasar masih terbatas, dan pendampingan belum merata. Banyak inisiatif berhenti pada tahap produksi, tetapi belum mampu menembus rantai nilai yang lebih luas.
Akibatnya, ekonomi yang diharapkan tumbuh justru berjalan lambat.
Dari perspektif global, pengalaman menunjukkan satu hal yang konsisten: hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal cenderung lebih lestari dibandingkan hutan yang dikelola secara sentralistik.
Studi di Amazon, Afrika, hingga Asia Tenggara memperlihatkan bahwa ketika masyarakat diberikan hak dan manfaat yang jelas, mereka menjadi penjaga hutan yang paling efektif.
Artinya, kunci keberhasilan bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada kepercayaan dan keberpihakan.
Baca Juga Aksi Kamisan ke-75 Pontianak: Merefleksikan Rantai Kekerasan dari Masa Lalu hingga Kini
Momentum Hari Bumi seharusnya mendorong kita melampaui seremoni. Ini bukan sekadar hari untuk menanam pohon atau mengunggah pesan lingkungan di media sosial.
Ini adalah saat untuk mengevaluasi: apakah sistem yang kita bangun sudah benar-benar berpihak pada mereka yang menjaga hutan?
Jika Perhutanan Sosial ingin menjadi ekonomi nyata di Kalimantan Barat, maka kita perlu melangkah lebih jauh.
- Pertama, memperkuat kelembagaan masyarakat agar tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga mengelola usaha secara profesional.
- Kedua, membuka akses pasar yang lebih luas melalui kemitraan, inovasi, dan digitalisasi. Ketiga, memastikan adanya pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
Lebih dari itu, kita perlu melihat potensi yang lebih besar: integrasi dengan ekonomi karbon. Ketika masyarakat menjaga hutan, mereka tidak hanya menghasilkan produk fisik, tetapi juga menyimpan karbon yang bernilai ekonomi.
Jika ini dapat dikonversi menjadi manfaat nyata, maka perhutanan sosial tidak hanya menghidupkan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada agenda global seperti FOLU Net Sink 2030.
Di titik ini, Perhutanan Sosial tidak lagi sekadar program kehutanan, tetapi menjadi strategi pembangunan masa depan.
Namun semua itu hanya akan terjadi jika kita mampu membangun ekosistem yang utuh: kebijakan yang konsisten, pasar yang terbuka, dan masyarakat yang diberdayakan. Tanpa itu, Perhutanan Sosial berisiko menjadi sekadar narasi indah tanpa dampak nyata.
Hari Bumi mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dan alam tidak bisa dibangun dengan pendekatan eksploitatif semata.
Baca Juga Lomba Sumpit Tradisional Jadi Perekat Kebersamaan Masyarakat Adat Dayak Kaltara
Kita membutuhkan pendekatan yang lebih bijak, yang menghargai keseimbangan, dan yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya.
Di Kalimantan Barat, harapan itu masih ada. Selama masyarakat adat tetap menjaga nilai-nilai mereka, dan selama kita mampu mendukung mereka dengan sistem yang adil, hutan akan tetap berdiri.
Dan selama hutan berdiri, bumi masih punya harapan.
Selamat Hari Bumi dari Kalbar.
Dari tanah yang mencintai hutan,
dan dari masyarakat adat yang tak pernah berhenti menjaganya.
Oleh: Gusti Hardiansyah
Guru Besar Universitas Tanjungpura
Ketua ICMI Orwil Kalbar
*Disclaimer: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Seluruh data, analisis, dan interpretasi yang tersaji di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan sikap, pandangan, maupun kebijakan resmi redaksi.
