Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang ludes terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Jumat, (18/9/2026).
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan secara daring dari Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam forum koordinasi tersebut, alokasi program perumahan nasional di Kalimantan Barat tercatat melonjak hingga 480 persen pada tahun berjalan. Rincian lonjakan kuota bantuan perumahan swadaya dipaparkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait.
“Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia,” ungkap Maruarar Sirait, Jumat, (18/9/2026).
Dari total 17.950 unit kuota tersebut, sebanyak 8.825 unit telah menyelesaikan proses pencairan anggaran, sementara capaian fisik tuntas seratus persen secara nasional berada pada angka 1.408 unit atau setara 7,84 persen. Kendati realisasi administrasi tergolong tinggi, operasi konstruksi fisik di lapangan terganjal krisis kabut asap karhutla yang melumpuhkan rantai pasok material bahan bangunan.
Rintangan perpindahan moda logistik dari perairan ke darat diuraikan dalam pemaparannya.
“Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan,” ujarnya.
Hambatan surutnya air sungai memaksa pengalihan distribusi logistik ke jalur darat dengan beban biaya serta waktu tempuh yang lebih panjang. Dedikasi tim pelaksana lapangan dalam menjaga target fisik tetap diapresiasi di tengah keterbatasan sarana. Keteguhan jajaran satuan kerja diterangkan lebih lanjut dalam keterangannya.
“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” jelasnya.
Merespons perkembangan tersebut, Gubernur Ria Norsan melaporkan bahwa kondisi titik api di wilayah Kalimantan Barat mulai menunjukkan tren penurunan setelah lebih dari dua bulan dilanda bencana asap. Perkembangan terkini situasi lingkungan hidup dipaparkan dalam tanggapannya.
“Dan Alhamdulillah, kendati demikian, berkat kerja sama berbagai pihak, titik api di Kalimantan Barat mulai berangsur berkurang dan kondisi cuaca berangsur membaik,” ucap Ria Norsan.
Melihat banyaknya aset warga yang hangus terbakar di area rawan, pemerintah provinsi meminta diskresi khusus agar skema bedah rumah BSPS dialokasikan untuk merekonstruksi hunian korban bencana. Permohonan perluasan payung bantuan diutarakan dalam forum tersebut.
“Jika memungkinkan, saya berharap rumah-rumah warga yang terdampak dan terbakar akibat karhutla dapat dibantu melalui program BSPS, sehingga masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Gubernur.
Guna memuluskan percepatan kepemilikan aset hunian, Pemprov Kalbar turut memberlakukan stimulus fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggratisan biaya balik nama bagi masyarakat maupun pengembang. Harapan percepatan rehabilitasi hunian pascabencana ditegaskan kembali sebagai penutup pemaparannya.
“Jika memungkinkan, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat semakin memperlancar realisasi program perumahan serta meringankan beban masyarakat di Kalimantan Barat di tengah tantangan pemulihan pascabencana,” tandasnya.
(Tony)
