Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melantik Hendra sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat, (18/9/2026).
Pelantikan tersebut disertai instruksi langsung kepada pimpinan birokrasi tertinggi daerah yang baru untuk memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengendalian dampak kekeringan, serta mitigasi bencana hidrometeorologi. Peran strategis jabatan sekretaris daerah sebagai motor penggerak birokrasi ditegaskan oleh Ria Norsan dalam amanatnya.
“Tugas seorang Sekda bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan di atas kertas, melainkan dituntut untuk menjadi penggerak, pemersatu, serta pelindung bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan, Jumat, (18/9/2026).
Di tengah eskalasi kabut asap akibat musim kemarau, kerja lintas instansi diarahkan pada tiga agenda utama penanggulangan karhutla di tingkat tapak. Fokus teknis pengendalian lingkungan hidup tersebut dipaparkan dalam arahannya.
“Saya harap langkah utama kita ini meliputi pengendalian titik api, menekan dampak asap terhadap kualitas udara, serta aktif mengedukasi masyarakat terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran,” jelasnya.
Selain pemadaman fisik di lapangan, jajaran pemerintah daerah diminta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak kemarau panjang. Jaminan pasokan logistik vital ke kawasan terpencil ditegaskan dalam pemaparannya.
“Pastikan ketersediaan air bersih, mengatasi krisis pangan, serta memitigasi kekeringan hingga ke pelosok pemukiman yang terdampak bencana karhutla dan kekeringan,” tegasnya.
Antisipasi bencana jangka panjang turut diperintahkan dengan membenahi infrastruktur drainase, mematangkan sistem peringatan dini, serta menyiagakan cadangan logistik guna menghadapi potensi banjir saat pergantian musim. Prinsip keterbukaan kerja dan kepemimpinan inklusif bagi seluruh aparatur sipil negara ditekankan kepada pejabat terlantik. Pesan adaptasi birokrasi tersebut diuraikan dalam keterangannya.
“Saya meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi kerja yang baru. Saya berpesan agar Pj Sekda senantiasa berada di tengah masyarakat serta merangkul seluruh ASN dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan setiap tantangan,” katanya.
Kapasitas kepemimpinan birokrasi dinilai akan teruji ketika jajaran pemerintahan dituntut bekerja solid di bawah tekanan krisis. Etos gotong royong aparatur sipil negara ditegaskan kembali dalam pesannya.
“Pada prinsipnya, kepemimpinan ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ harus senantiasa dipegang teguh oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi setiap tantangan pembangunan ke depan,” imbuhnya.
Soliditas antarsektor mencakup unsur TNI, Polri, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha disebut menjadi fondasi utama penanganan darurat. Filosofi kepemimpinan adaptif saat masa krisis disampaikan sebagai penutup sambutan resminya.
“Pada prinsipnya, ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukanlah saat semuanya berjalan lancar, melainkan bagaimana ia berdiri tegak ketika krisis melanda. Tugas utama seorang pemimpin bukanlah menawarkan kepastian semata, melainkan memberikan harapan yang rasional,” ucapnya.
Merespons arahan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra menyatakan kesiapannya memperkuat koordinasi bersama dinas teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Langkah taktis pengendalian titik api aktif di wilayah selatan Kalbar diuraikan langsung usai pengucapan sumpah jabatan.
“Jadi kita pastikan penanganan musibah kebakaran yang saat ini masih ditangani oleh pihak terkait di daerah Ketapang dan Kayong Utara. Meskipun penanganan tersebut didukung oleh dana BTT (Belanja Tidak Terduga), di mana instansi teknis menjadi penggerak utama, pihak Sekretariat Daerah akan tetap mengoptimalkan koordinasi bersama pemerintah kabupaten setempat,” pungkasnya.
(Memei)
