Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat pemanfaatan data sebagai landasan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan Nusantara. Upaya itu menjadi fokus kegiatan Jumat Belajar bertema Manajemen dan Pemanfaatan Data di Kantor Otorita IKN, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Joko Parmiyanto. Para pegawai mendapat penguatan pemahaman tentang pentingnya tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat.
Seiring transformasi menuju pemerintahan digital (digital government), pengelolaan data menjadi semakin strategis. Pemerintahan digital tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola data yang kuat, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam transformasi itu.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menyampaikan tiga aspek utama yang perlu diperkuat dalam pengelolaan data di lingkungan Otorita IKN. Pertama, membangun data yang berkualitas dan tepercaya dengan melibatkan pembina data sejak tahap awal produksi data. Kedua, memperkuat integritas dan interoperabilitas melalui penerapan standar data yang seragam. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan data melalui empat tingkatan analisis, yakni deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.
“Ke depan, ada tiga hal yang perlu kita dorong. Pertama, membangun data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dalam pengadaan dan penyelenggaraan data, kita perlu melibatkan pembina data sesuai dengan kewenangannya. Untuk data statistik, misalnya, perlu melibatkan BPS sebagai pembina data statistik, sementara untuk data geospasial melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Demikian pula untuk data keuangan yang perlu mengacu pada standar dan ketentuan Kementerian Keuangan,” ujar Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Joko menilai data kini telah menjadi infrastruktur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana jalan, listrik, dan jaringan internet.
“Data adalah infrastruktur. Kecerdasan buatan pun tidak akan bekerja dengan baik tanpa data yang rapi dan terstandar. Karena itu, kami mengajak Otorita IKN untuk bergotong royong dalam pengelolaan data. Jika satu instansi sudah memiliki data tertentu, instansi lain dapat memanfaatkannya tanpa harus mengumpulkan kembali data yang sama,” jelas Joko.
Joko juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan data dalam pemanfaatan teknologi AI. Data milik instansi pemerintah, menurut dia, perlu dikelola secara hati-hati dan tidak boleh dialirkan sembarangan kepada penyedia layanan AI, terutama jika berkaitan dengan informasi strategis dan sensitif.
Otorita IKN berharap penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola data dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan Nusantara diharapkan didukung data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Rudi)
