Realisasi belanja negara di Provinsi Kalimantan Timur periode Januari hingga 31 Mei 2026 tercatat menembus angka Rp15,02 triliun. Serapan anggaran tersebut didominasi oleh pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol yang terkoneksi langsung ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Otoritas moneter daerah melansir, capaian penyerapan fiskal tersebut setara dengan 37,74 persen dari total pagu anggaran belanja negara untuk wilayah Kalimantan Timur yang dialokasikan sebesar Rp39,81 triliun.
Alokasi Belanja Modal dan Infrastruktur Tol
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, Tjahjo Purnomo, menjelaskan bahwa performa serapan ini ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp6,2 triliun atau mencapai 34,99 persen dari pagu.
“Realisasi sebesar ini setara dengan 37,74 persen dari pagu yang sebesar Rp39,81 triliun,” urai Tjahjo Purnomo di Samarinda, Senin (29/6/2026).
Dari total BPP tersebut, instrumen belanja modal mencatatkan realisasi sebesar Rp3,16 triliun. Alokasi ini secara masif terserap untuk pengerjaan konstruksi fisik jalan bebas hambatan guna memastikan kelancaran konektivitas logistik menuju IKN. Di samping itu, belanja pegawai tercatat menyerap Rp2,03 triliun (44,86 persen dari pagu) dan pos belanja barang terealisasi senilai Rp998,78 milar (26,43 persen dari pagu).
Dinamika Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
Di sektor perimbangan keuangan, Kanwil DJPb Kaltim membukukan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Mei sebesar Rp8,82 triliun atau sekitar 39,96 persen dari pagu anggaran. Sejumlah komponen dana transfer tercatat mengalami tren pertumbuhan positif dibanding periode kuartal yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.
Secara rinci, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) menyentuh angka Rp5,07 triliun atau 43,93 persen, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp2,72 miliar atau 11,04 persen, serta DAK nonfisik yang tersalurkan sebesar Rp1,19 triliun atau 44,26 persen dari masing-masing pagu. Sebaliknya, komponen Dana Bagi Hasil (DBH) teridentifikasi mengalami kontraksi dengan realisasi hanya sebesar Rp2,44 triliun atau 32,41 persen dari pagu.
Untuk pos pembiayaan berskala mikro, Dana Desa dilaporkan telah tersalurkan sebanyak Rp106,24 miliar atau 39,97 persen. Sementara pada fungsi penguatan ekonomi kerakyatan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai Rp2,05 triliun yang didistribusikan kepada 23.902 debitur, bersanding dengan serapan sektor usaha mikro senilai Rp28,67 miliar bagi 4.323 debitur.
“Secara keseluruhan, kinerja fiskal Kaltim hingga Mei 2026 menunjukkan performa yang solid, menggambarkan komitmen belanja negara yang efektif untuk mengawal pembangunan infrastruktur strategis dan memperkokoh ekonomi kerakyatan melalui penyaluran modal usaha,” kata Tjahjo.
Menurutnya, agregat data finansial ini mencerminkan fungsi riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor penggerak utama dalam menjaga stabilitas makro sekaligus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
(Dayank Ana)
