Seminggu menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang pernak-pernik kemerdekaan musiman di sepanjang jalan utama Kota Pontianak, Kalimantan Barat, harus menelan pil pahit. Selain tergerus tren belanja daring, omzet penjualan mereka merosot tajam akibat minimnya instruksi perayaan di tingkat kewargaan hingga mencuatnya apatisme generasi muda terhadap makna kemerdekaan, Selasa (11/8/2026).
Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi para pedagang perantau asal Jawa Barat yang menggantungkan nasib tahunan mereka di bumi Khatulistiwa. Tumpukan bendera merah putih dan umbul-umbul kini lebih banyak berdebu di lapak ketimbang berpindah ke tangan konsumen.
Dhani (42), pedagang asal Kecamatan Leles, Garut daerah yang dikukuhkan sebagai ‘Kampung Bendera’ mengungkapkan bahwa masa kejayaan penjualan bendera di Pontianak (2010–2015) kini hanya tinggal kenangan. Pria yang merantau sejak tahun 2000 ini menyoroti anomali pendapatan yang justru menukik tajam jelang hari puncak perayaan.
“Sehari tergantung lah omzetnya. Kalau dulu masuk tanggal belasan itu lumayan, tapi kalau sekarang di tanggal belasan malah enggak ada pembeli. Sekarang ramainya cuma di awal-awal saja, dari tanggal satu sampai delapan,” ujar Dhani saat ditemui di lapaknya.
Menurut Dhani, lesunya pendapatan ini berakar dari pudarnya rasa nasionalisme, terutama di kalangan anak muda yang kini kerap bersikap sinis.
“Kalau anak-anak sekarang ditanya, aduh, ‘enggak merdeka bang’ katanya hahaha. Jadi mereka enggak mengenang sejarah dulunya. Kecuali yang tua-tua atau aparat, baru mereka mau beli,” tuturnya sambil tertawa.
Anjloknya Omzet Serta Lesunya Pembelian Karena Kebijakan
Nestapa serupa membelenggu Dati (40), pedagang asal Tasikmalaya yang telah sepuluh tahun menggelar lapak di Pontianak. Ia menjajakan pernak-pernik dengan rentang harga variatif, mulai dari Rp5.000 untuk aksesori kecil hingga Rp300.000 untuk bendera ukuran besar. Di masa lalu, ia bahkan rutin mencetak transaksi borongan bernilai jutaan rupiah dari kawasan perkantoran. Namun, tahun ini situasinya berbanding terbalik.
“Parah sekarang, susah dibilang. Penjualannya itu enggak sampai separuhnya dari dulu. Tahun ini kurang, mahasiswa yang dulu ramai memborong ke sini, sekarang hampir enggak ada, paling cuma satu atau dua orang. Kantor-kantor pun sekarang parah, enggak ada yang beli,” ungkap Dati.
Terpuruknya pendapatan ini membuat para pedagang menaruh harapan besar pada intervensi pemerintah di tingkat akar rumput. Dati menyoroti sebuah ironi: di saat pucuk pimpinan negara menggaungkan narasi nasionalisme, gairah tersebut justru mati di tingkat permukiman karena absennya mobilisasi dari perangkat daerah.
Ia menilai pemerintah saat ini terlalu terfokus pada satu program unggulan, sehingga melupakan tradisi yang mampu menghidupkan ekonomi rakyat kecil di bulan Agustus.
“Harapannya ya disuruh sama Pak RT-nya kan enak. Padahal pemerintah kan Prabowo dia nasionalis, tapi karena program MBG (Makan Bergizi Gratis), semuanya fokus ke MBG. Coba pemerintah itu mengimbau kompleks untuk membuat acara 17-an, kan kami juga dapat imbasnya, masyarakat beli dan pedagang jadi enak,” tegas Dati.
Tanpa adanya imbauan resmi, pesanan puluhan lembar umbul-umbul yang biasanya rutin datang dari kompleks perumahan kini lenyap tak berbekas. Menghadapi kenyataan omzet yang terjun bebas, Dati dan pedagang lainnya hanya bisa merapikan sisa barang dagangannya dengan satu harapan emosional yang tersisa.
