Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tercatat telah mencapai 28.680,47 hektare dari total kawasan hutan sekitar 8,31 juta hektare, Senin, (10/8/2026).
Data tersebut dipaparkan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.
Guna menekan perluasan titik api, langkah penanganan di lapangan terus diperketat dengan dukungan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Senin, (10/8/2026).
Permohonan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) turut diajukan kepada BNPB guna memicu hujan buatan di wilayah-wilayah terdampak.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam. Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” ujar Norsan.
Seruan untuk memperketat deteksi dini dan pemadaman cepat disampaikan demi menjaga kualitas udara di Kalimantan Barat.
“Mari kita cegah Kalimantan Barat dari Kebakaran Hutan dan Lahan agar udara tetap bersih untuk kesehatan masyarakat,” tegas Norsan.
Di sisi lain, pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal turut disorot. Aturan tersebut membolehkan pembakaran lahan secara terbatas maksimal dua hektare dengan syarat ketat, seperti melapor ke kepala desa, membuat sekat parit, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api padam total.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelas Norsan.
Kepatuhan warga terhadap petunjuk teknis tersebut dinilai menjadi kunci utama pencegahan rambatan api di tengah kondisi cuaca kemarau yang makin kering.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambah Norsan.
Berdasarkan pemetaan di lapangan, wilayah lahan gambut yang menjadi fokus perhatian utama penanganan berada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Mempawah.
Eskalasi ancaman karhutla diperparah oleh fenomena El Niño 2026 intensitas kuat yang diproyeksikan BMKG dapat bertahan hingga awal 2027.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Langkah antisipasi kolektif terus diperkuat jajaran Pemprov Kalbar bersama TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat seiring puncak musim kemarau pada Agustus 2026.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkas Norsan.
(Dayank Ana)
