Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Selatan

Kalsel Siapkan Aplikasi Pengaduan dan Sosialisasi Anti-Kekerasan di 14 Sekolah dan Kampus

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Sabtu, 17 Oktober 2026 · 23:071 menit baca
Kalsel Siapkan Aplikasi Pengaduan dan Sosialisasi Anti-Kekerasan di 14 Sekolah dan Kampus
Rapat Forum Bersama Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Jumat (16/10/2026). Foto: Dokumen DP3AKB Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya tersebut mencakup penanganan kejahatan siber serta gangguan perilaku seksual di lingkungan perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren.

Langkah penguatan ini dibahas dalam Rapat Forum Bersama yang berlangsung di Ruang Soejono, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Jumat (16/10/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Hatimah menjelaskan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga merupakan langkah krusial untuk membangun ruang belajar yang aman.

Sinarmas Kerahkan Personel dan Bangun Tiga Sumur Bor untuk Bantu Penanganan Karhutla di Banjarbaru
Baca Juga

Sinarmas Kerahkan Personel dan Bangun Tiga Sumur Bor untuk Bantu Penanganan Karhutla di Banjarbaru

“Penguatan koordinasi antarlembaga menjadi langkah penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Husnul Hatimah.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalsel merencanakan program sosialisasi ke 14 lokasi sekolah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi yang tersebar di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, serta Kabupaten Barito Kuala.

Selain sosialisasi, forum rapat menyepakati penyusunan dua buku panduan edukasi terkait profil satuan tugas dan standar prosedur operasional pencegahan kekerasan yang ditargetkan selesai dicetak pada Desember 2026.

Pemprov Kalsel juga menginisiasi pengembangan aplikasi layanan pengaduan berbasis digital yang terhubung langsung dengan Satgas PPKPT, UPTD PPA, dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel H. Muhidin Raih The Sraya Recognition atas Komitmen Pembangunan Inklusif dan Berdayakan Perempuan
Baca Juga

Gubernur Kalsel H. Muhidin Raih The Sraya Recognition atas Komitmen Pembangunan Inklusif dan Berdayakan Perempuan

Sebelum diluncurkan, aplikasi tersebut akan melalui proses penetration testing guna menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta keamanan data pribadi korban.

(Dayank Ana)