Sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/4/2026). (Dok. HO/TNP)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Se-Kalimantan Barat (FOMDA Kalbar) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Kalbar Darurat” di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/4/2026).
Massa yang berpakaian serba hitam bergerak dari titik kumpul Digulis sejak pukul 13.00 WIB menuju Kantor Gubernur sebagai tujuan akhir aksi.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui langsung para demonstran dan membuka ruang dialog terbuka untuk merespons tuntutan yang disampaikan.
Koordinator Pusat FOMDA Kalbar sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Syarif Falmu, menyampaikan tiga poin tuntutan yang menjadi dasar digelarnya aksi ini.
Pertama, penyelesaian tuntas kasus teror di Air Upas, Kabupaten Ketapang yang telah berlangsung lebih dari satu tahun.
Menurut Syarif, masyarakat di wilayah tersebut masih hidup dalam ketidakamanan dan belum ada penyelesaian yang transparan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Fakta di lapangan menunjukkan belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas dan transparan. Maka kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius mengusut kasus ini, bukan sekadar memberikan pernyataan tanpa kejelasan hasil,” tegasnya.
Kedua, perbaikan infrastruktur Kalimantan Barat yang dinilai masih timpang. Masih banyak jalan rusak dan wilayah yang sulit diakses, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Tuntutan kami jelas, pemerintah harus hadir dengan pembangunan yang merata dan bukan hanya terpusat,” ujar Syarif.
Ketiga, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara serius dan merata. Ia menyoroti bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang belum dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa suara ini benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tutupnya.
Menanggapi tiga tuntutan tersebut, Gubernur Ria Norsan memberikan penjelasan langsung di hadapan massa.
Terkait Air Upas, Gubernur menyebut insiden yang terjadi merupakan dampak dari persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan aksi adu domba di tengah masyarakat.
“Ini adalah masalah ketertiban di masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kita harus hati-hati menanganinya karena melibatkan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai mudah diadu domba,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kasus tersebut kini telah ditangani Polda Kalbar, dengan dua orang terduga pelaku telah ditahan dan satu orang berinisial (J) masih dalam pengejaran.
Gubernur & Wakil Gubernur Kalbar menemui langsung massa demonstran FOMDA Kalbar dan membuka dialog di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/4/2026).
Terkait infrastruktur, Gubernur memaparkan data bahwa persentase jalan mantap naik dari 61 persen pada 2024 menjadi 65 persen pada April 2026, dengan target 80 persen pada akhir masa jabatan 2029.
Ia mengakui adanya keterbatasan dana dari pusat, namun berkomitmen terus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat untuk mengatasi kondisi jalan yang rusak.
Pada sektor IPM, Gubernur menyebutkan capaian peningkatan dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026. Untuk menekan angka putus sekolah yang masih 25 persen, Pemprov Kalbar akan melibatkan sektor swasta melalui pendidikan vokasi serta program Paket A, B, dan C.
Di akhir pertemuan, Gubernur mengajak mahasiswa untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kita cari jalan keluar bersama-sama. Terima kasih kalian sudah membantu kami dengan memberikan masukan. Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Ia juga meminta perwakilan mahasiswa menyampaikan naskah tuntutan secara tertulis dan terperinci agar dapat dipelajari dan dijawab secara komprehensif oleh instansi terkait.
Di sela aksi, mencuat pula kasus hukum yang menimpa salah satu aktivis mahasiswa. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Iqbaal, dilaporkan ke polisi terkait aksi demonstrasi yang berlangsung 8 April 2026 di lingkungan kampus. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
Iqbaal menyatakan akan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.
“Kami tetap kooperatif untuk hadir dan memberikan kesaksian. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai warga negara yang taat hukum,” ujarnya saat ditemui Senin (27/4/2026).
Namun ia menegaskan tidak akan mundur dalam menyuarakan aspirasi meski menghadapi proses hukum.
“Ketika saya tidak bersalah, saya akan melaporkan balik. Karena kita tidak boleh diam, jika dibiarkan, pasti akan ada korban-korban lain nantinya,” tegasnya.
