Pemerintah Kota Pontianak mengintensifkan proyek normalisasi drainase dan pembenahan infrastruktur jembatan penyeberangan guna mengantisipasi perluasan genangan akibat akumulasi curah hujan tinggi dan fenomena pasang air laut (rob). Langkah taktis ini didasarkan pada cetak biru (master plan) penanganan banjir perkotaan yang melibatkan koordinasi lintas sektoral wilayah.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, kerentanan geografis Kota Pontianak dipengaruhi oleh karakteristik topografi wilayah yang relatif datar (flat). Kondisi ini menyebabkan laju penurunan muka air berjalan lambat saat debit hujan melampaui kapasitas tampung saluran.
“Banjir di Kota Pontianak ini memang kita sudah berupaya. Kota Pontianak topografinya flat. Kemarin hujan lebih dari tiga jam dengan curah hujan yang besar, berdasarkan data yang saya dapatkan dari BMKG,” ujar Edi, Kamis (18/6/2026).
Puncak Pasang Rob Dua Meter dan Ancaman Genangan
Berdasarkan proyeksi hidrologi, ancaman genangan di kawasan dataran rendah diperkirakan bertahan hingga 19 Juni akibat elevasi pasang air sungai yang mencapai dua meter pada jam-jam krusial.
“Sekarang ini sampai tanggal 19 air pasang rob sampai dua meter. Jam puncaknya sekitar jam 9 atau 10 malam. Karena hujannya besar, kawasan yang rendah menjadi tergenang,” kata Edi menjelaskan korelasi antara faktor alam dan sistem drainase makro.
Sebagai langkah penanganan jangka pendek dan menengah, pemerintah daerah fokus mengembalikan kapasitas tampung jaringan parit primer dan sekunder melalui optimalisasi pengerukan sedimentasi serta penguatan struktur dinding saluran.
“Upaya kita tetap meningkatkan fungsi parit-parit yang ada, dengan pengerukan dan penurapan, termasuk parit-parit besar,” terangnya.
Sistem Pompanisasi dan Rekonstruksi Parit Tokaya
Selain normalisasi fisik saluran, intervensi mekanis dilakukan dengan menerapkan program pompanisasi menggunakan dua unit pompa portabel berkapasitas besar di titik-titik rawan genangan. Kendala penyumbatan struktural berupa konstruksi jembatan warga yang terlalu rendah juga akan dibongkar dan diganti.
“Kita akan mengganti jembatan-jembatan yang selama ini menghambat percepatan air menuju Sungai Kapuas. Salah satu contoh Parit Tokaya, karena catchment area-nya luas. Ini akan kita koneksikan antara parit dengan parit,” urai Edi mengenai problem di wilayah tangkapan air utama tersebut.
Edi menambahkan bahwa penyelesaian problem banjir di ibu kota Kalimantan Barat ini memerlukan keterlibatan aktif otoritas wilayah hinterland dan pemerintah pusat, mengingat sebaran jaringan hidrologi yang saling terikat.
“Kita sudah punya master plan dan sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian PU, dan Pemerintah Provinsi. Karena bicara banjir Kota Pontianak ini juga menyangkut masalah wilayah,” jelasnya.
Pihak eksekutif menekankan bahwa implementasi proyek mitigasi banjir ini akan berjalan berkelanjutan, mencakup perbaikan tata ruang drainase permukiman, pengadaan infrastruktur pompa, hingga kolaborasi penganggaran lintas APBD dan APBN.
“Tidak bisa menyelesaikan hanya di kota saja, tetapi juga melibatkan provinsi dan Kementerian PU,” pungkasnya.
(Dayank Ana)
