Cegah Antrean Perkara Administrasi, Pemkot Pontianak Minta Skema Kolektif Data Kependudukan

Digitalisasi dan Risiko Hambatan Akses Hukum Masyarakat
Meskipun sistem penegakan hukum tata usaha negara saat ini tengah bertransisi menuju integrasi elektronik komprehensif, pembaruan teknologi dinilai belum sepenuhnya ramah terhadap kelompok warga awam hukum serta masyarakat miskin.

Pemerintah daerah meminta pemutakhiran sistemik di tubuh Pengadilan Negeri Pontianak tidak mengabaikan prinsip kemudahan jangkauan fisik dan keterbukaan informasi.

“Digitalisasi administrasi perkara menunjukkan bahwa lembaga peradilan terus bergerak menuju layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar,” ujar Edi Rusdi Kamtono.

Namun, ia menegaskan implementasi inovasi berbasis aplikasi tersebut harus tetap diimbangi dengan kesiapan pendampingan langsung di lapangan, terutama bagi kelompok disabilitas.

“Pelayanan publik pengadilan harus tetap humanis, berpihak, dan mudah dipahami masyarakat, termasuk mereka yang awam hukum, penyandang disabilitas, maupun warga kurang mampu yang membutuhkan layanan pembebasan biaya perkara,” tambahnya.

Taktis Penyaringan Berkas di Tingkat Kelurahan
Guna mencegah terjadinya kelumpuhan pelayanan akibat membeludaknya pemohon ralat identitas resmi secara personal ke meja pengadilan, skema penyaringan awal di tingkat tapak menjadi langkah mitigasi operasional yang krusial.

Kecamatan diinstruksikan melakukan perekapan data anomali sebelum dikoordinasikan secara formal dengan panitera perdata.

“Kalau satu hari saja ada 100 warga datang ke pengadilan untuk urusan seperti ini, tentu pengadilan tidak mungkin bisa melayani secara maksimal,” jelas Edi Rusdi Kamtono mengenai risiko operasional di gedung peradilan.

Pemerintah kota mengingatkan bahwa disparitas tingkat pendidikan di tengah masyarakat menuntut peran aktif negara sebagai jembatan penjelas regulasi, mengingat asas hukum nasional menyamaratakan kedudukan setiap warga tanpa pengecualian.

“Masyarakat ini bervariasi. Ada yang pendidikannya tinggi, ada juga yang pemahamannya terbatas. Sementara hukum tidak membeda-bedakan tingkatan tersebut. Karena itu, pemerintah harus ikut memberi pemahaman kepada warga,” paparnya.

Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu memulihkan indeks kepuasan publik terhadap kepastian hukum tanpa mengorbankan asas transparansi keuangan negara.

“Mari kita bangun kepercayaan publik terhadap dunia peradilan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga peradilan, dan masyarakat,” pungkasnya.

(Hendrawan)