Realisasi PBB Minim, Pemkot Pontianak Sebut Anggaran Infrastruktur Jalan Masih Kurang

Alokasi Penerimaan Fisik di Sektor Lingkungan
Otoritas kota menjelaskan bahwa seluruh instrumen pendapatan daerah dari sektor PBB-P2 secara regulasi langsung dikunci untuk membiayai belanja modal fisik di kawasan permukiman, bukan untuk belanja pegawai. Keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak berdampak langsung pada penundaan eksekusi proyek pengaspalan dan perbaikan turap saluran.

“PBB yang Bapak Ibu bayarkan itu menjadi pasir, batu, semen, dan aspal. Dibangun menjadi jalan dan saluran yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat,” ujar Amirullah merinci konversi serapan anggaran daerah.

Meski demikian, pihak administrasi kota mengakui keterbatasan ruang fiskal dari sektor ini masih menjadi hambatan utama dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kluster kecamatan.

“Kalau ingin jalannya bagus, salurannya bagus, maka pendapatan daerah dari PBB harus kita tingkatkan. Ini untuk kita bersama,” tambah Amirullah mengenai ketergantungan proyek pada sektor pendapatan.

Ketimpangan Kepatuhan Antarwilayah dan Skema Mitigasi
Dalam evaluasi berkala tersebut, Pemkot Pontianak menyoroti masih adanya ketimpangan indeks kepatuhan pembayaran PBB di beberapa zona kelurahan. Unit pelaksana teknis diperintahkan untuk melakukan jemput bola serta mempermudah akses transaksional digital dengan mewajibkan warga mengarsipkan Nomor Objek Pajak (NOP) secara mandiri.

Pemerintah daerah mengilustrasikan skema pencadangan dana mandiri tingkat rumah tangga agar beban nominal pajak tahunan tidak menumpuk pada akhir tenggat jatuh tempo.

“Kalau PBB setahun Rp100 ribu, dibagi 12 bulan, sebenarnya tidak berat. Yang penting disiapkan dan dibayarkan tepat waktu,” papar Amirullah.

Selain penataan instrumen PBB, otoritas setempat juga meminta masyarakat menyelesaikan tunggakan sektor opsen pajak kendaraan bermotor yang menjadi bagian dari bagi hasil pendapatan provinsi ke kas kota.

“Yang menikmati jalan dan saluran itu orang banyak. Karena itu, mari bersama-sama berpartisipasi membayar PBB,” pungkasnya menutup paparan mengenai asas keadilan pemanfaatan fasilitas publik.

(Memei)