Sab, 18/07/26 · 04.35.23
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Dana Transfer Daerah Menurun, Pemprov Kalbar Dorong Daerah Tidak Bergantung Anggaran Pusat

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Selasa, 26 Mei 2026 · 13:322 menit baca
Dana Transfer Daerah Menurun, Pemprov Kalbar Dorong Daerah Tidak Bergantung Anggaran Pusat
Pemprov Kalbar desak daerah optimalkan PAD menyusul penurunan dana transfer pusat. Simak strategi Harisson dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. (Dok. Adpim Pemprov Kalbar)

Tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk merombak strategi pembangunan. Pemprov Kalbar mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk segera melepaskan ketergantungan pada anggaran dari Jakarta dan mulai serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa inovasi dalam mengelola potensi lokal adalah satu-satunya jalan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu oleh fluktuasi kebijakan fiskal nasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026).

“Di tengah kondisi fiskal saat ini, termasuk adanya penurunan dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus berinovasi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD,” ujar Harisson.

Menurut Harisson, sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata di Kalbar selama ini belum dikelola secara maksimal untuk memberikan dampak ekonomi yang nyata. Pemprov Kalbar meminta setiap program kerja di daerah benar-benar berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efektif.

Data Pemkot: 72 Persen Pelaku UMKM di Pontianak Didominasi Perempuan
Baca Juga

Data Pemkot: 72 Persen Pelaku UMKM di Pontianak Didominasi Perempuan

“Tugas pemerintah daerah adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara maksimal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” jelasnya.

Selain penggalian potensi SDA, Pemprov Kalbar juga menginisiasi kolaborasi pembiayaan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga perbankan guna memperkuat sektor UMKM dan hilirisasi produk lokal. Sinergi dengan Bank Kalbar maupun perbankan nasional dinilai krusial agar produk unggulan daerah memiliki daya saing yang lebih besar di pasar luas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut hadir dalam forum tersebut mengingatkan bahwa ekonomi nasional sangat bergantung pada kinerja daerah. Ia menilai daerah yang sukses melakukan hilirisasi industri berbasis potensi lokal akan jauh lebih tangguh menghadapi ketidakpastian global.

Audiensi dengan Pertamina, Bupati Ketapang Fokuskan Pemenuhan BBM untuk Sektor Perikanan dan Kawasan 3T
Baca Juga

Audiensi dengan Pertamina, Bupati Ketapang Fokuskan Pemenuhan BBM untuk Sektor Perikanan dan Kawasan 3T

Melalui langkah penguatan PAD dan akses pembiayaan ini, Pemprov Kalbar berharap daerah-daerah di Kalimantan Barat dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan stabil tanpa harus terus terpaku pada kebijakan anggaran pusat.

(Dayank Ana)