Kejati Kalbar Kembali Amankan Rp55 Miliar dari Kasus Tata Kelola Bauksit, Total Capai Rp170 Miliar

“Sejumlah badan usaha pertambangan memiliki kewajiban membayar jaminan kesungguhan smelter terhitung sejak 2019 hingga 2022, namun saat itu belum direalisasikan. Seiring berjalannya penyidikan, tim berhasil melakukan upaya penyelamatan melalui penitipan dana ini yang selanjutnya akan disetorkan ke kas negara,” ujar Siju.

Penyidikan ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat No. 01/O.1/Fd.1/01/2026 tanggal 02 Januari 2026.

Siju menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi asset recovery atau pemulihan aset. Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara pidana, tetapi juga memprioritaskan kembalinya kerugian negara dari sektor sumber daya alam.

Meski angka penyelamatan aset telah mencapai ratusan miliar, hingga saat ini pihak Kejati Kalbar belum menetapkan tersangka. Siju menyebut hal ini sebagai bentuk profesionalisme dan kehati-hatian penyidik.

“Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara prematur. Kami harus memastikan konstruksi yuridis terpenuhi dengan minimal dua alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana,” tegasnya.

Kejati Kalbar memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut secara akuntabel, termasuk menelusuri aliran dana dan mengamankan aset-aset lain yang terkait.

Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan untuk mematuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku.

“Kami akan terus memperkuat penegakan hukum di sektor sumber daya alam, baik melalui tindakan preventif maupun represif, demi memastikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah tetap terjaga,” pungkas Siju.

(Rudi)