Massa Desak DPRD Kalbar Evaluasi Anggaran Mobil Dinas dan Kenaikan BBM

Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (12/6/2026). Massa aksi mendatangi kawasan parlemen daerah untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait tekanan ekonomi serta lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kajian persoalan ekonomi serta beberapa isu strategis berskala nasional maupun regional. Beberapa isu yang diangkat di antaranya pengalokasian anggaran daerah untuk pengadaan mobil dinas baru gubernur, hilirisasi industri yang dinilai terlalu berorientasi pada sektor kelapa sawit, hingga persoalan kedaulatan pangan.

Sekretaris Jenderal Solmadapar, Barnaz, menjelaskan bahwa fokus utama kajian mereka bertumpu pada peta perekonomian Kalimantan Barat saat ini, utamanya dampak rambatan dari kenaikan harga BBM dan penguatan kurs dolar AS terhadap harga komoditas lokal yang memicu membengkaknya biaya logistik akibat ketergantungan pasokan barang dari luar wilayah.

“Fokus kajian dari kawan-kawan hari ini adalah pembahasan soal ekonomi Kalimantan Barat dewasa ini, karena melihat berita-berita yang terjadi saat ini seperti kenaikan dolar dan kenaikan BBM. Hal itu akan mempengaruhi harga-harga barang yang ada di Kalimantan Barat. Ketergantungan itulah yang kami soroti,” ujar Barnaz saat diwawancarai di lokasi aksi.

Dalam tuntutan utamanya, Solmadapar mendesak DPRD Kalbar segera mengevaluasi dan merevisi postur penganggaran wilayah karena minimnya dana transfer daerah berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan infrastruktur jika tidak diantisipasi melalui penataan anggaran yang tepat.

“Untuk poin tuntutan yang pertama itu kami ingin agar DPRD itu merevisi dan mengevaluasi penganggaran di Kalimantan Barat. Di sisi lain dana kita yang tergolong kecil karena dana transfer kita yang relatif sedikit itu akan mempengaruhi bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada di Kalimantan Barat,” ungkap Barnaz.

Selain persoalan makroekonomi, massa aksi juga menyoroti karut-marut distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di daerah yang disinyalir langsung dialihkan ke tingkat eceran oleh oknum pangkalan ilegal sehingga memicu kelangkaan di stasiun pengisian resmi.

“Kalimantan Barat kita sama-sama tahu bahwasanya di daerah-daerah itu banyak pertamina-pertamina siluman dalam tanda kutip. Mereka itu sudah menyuplai langsung ke eceran, pendistribusi di bawah, itu Pertalite. Sehingga ketika kita hendak beli Pertalite di Pertamina, itu sudah tidak ada,” keluh salah seorang massa aksi.

Merespons aksi tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Rasmidi menemui massa di lapangan untuk membuka ruang dialog. Pihak parlemen menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen pada program hilirisasi, meski diakui komoditas skala kecil seperti sektor perkebunan kelapa kerap luput dari perhatian. Anggota dewan juga mengingatkan mengenai batasan kewenangan legislatif.

“Tugas DPR itu hanya tiga: fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Nah, kalau menciptakan peluang-peluang ekonomi masyarakat adalah tugas eksekutif,” kata Rasmidi.

Mengenai fluktuasi harga komoditas sawit, pihak DPRD menyatakan telah menginstruksikan para bupati untuk menindak tegas pengepul yang memanipulasi harga di tingkat bawah. Di sisi lain, parlemen membeberkan bahwa postur APBD Kalbar saat ini sedang mengalami tekanan akibat kebijakan pengalokasian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibebankan ke daerah.

“Kalimantan Barat ini sempat terpuruk dari sisi anggaran untuk membayar P3K karena anggarannya dilimpahkan ke daerah. Kami nanti akan rapat dengan TAPD pada saat pembahasan anggaran untuk mengkalkulasi hal ini,” pungkas Rasmidi.

(Hendrawan)

Massa Desak DPRD Kalbar Evaluasi Anggaran Mobil Dinas dan Kenaikan BBM

Komentar