Pontianak Utara Deklarasi Bebas Layangan, Cegah Korban Jiwa dan Pemadaman Listrik

“Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan edukasi dan meningkatkan kesadaran agar tidak bermain layangan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain,” katanya.

Razia Rutin dan Proteksi Jaringan Vital

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, menjelaskan bahwa deklarasi ini menjadi fondasi kuat keterlibatan publik dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum.

Selama ini Satpol PP rutin menggelar razia penertiban, namun efektivitas di lapangan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Satpol PP kini memperkuat kolaborasi bersama PLN, TNI, dan Polri untuk mengamankan aset vital nasional dari gangguan layang-layang.

“Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PLN, TNI, dan Polri untuk memperkuat upaya penertiban sekaligus mengamankan aset-aset vital nasional,” jelasnya.

Dari sisi teknis kelistrikan, Team Leader Teknik ULP PLN Siantan, Agung Surya Adiguna, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif lokal ini. PLN mengonfirmasi bahwa petugas di lapangan harus melakukan patroli jaringan setiap hari dari pagi hingga malam untuk membersihkan tali layangan yang tersangkut sebelum memicu korsleting.

Sebagai langkah preventif tambahan, PLN juga terus mengebut penguatan konstruksi jaringan.

 “PLN juga terus melakukan penguatan konstruksi jaringan melalui pemasangan *Ground Steel Wire* (GSW) sebagai pelindung tambahan. Fasilitas tersebut berfungsi menahan tali layangan agar tidak langsung mengenai kabel listrik utama,” jelas Agung.

Respons Tokoh Masyarakat

Dukungan penuh juga disuarakan oleh tokoh masyarakat Batulayang, Uray Yudi Susanto. Menurutnya, aktivitas permainan layangan menggunakan kawat dan gelasan sudah pada tahap meresahkan karena berulang kali memicu pemadaman listrik secara mendadak yang merugikan produktivitas warga.

“Kami menyambut baik deklarasi ini karena kondisi di lapangan menunjukkan permainan layangan dapat membahayakan jiwa orang lain dan menyebabkan gangguan kelistrikan yang berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap deklarasi ini tidak berhenti sebagai seremonial, melainkan menjadi momentum penegakan ketertiban yang konsisten di lapangan demi keselamatan jiwa bersama.

“Semoga Gerakan Pontianak Utara Bebas Layangan ini menjadi langkah nyata untuk mencegah berbagai dampak buruk yang dapat merugikan banyak kepentingan masyarakat,” tutupnya

(Hendrawan)