Realisasi Meleset dari Target, Pemkot Pontianak Desak Perbankan Perluas Akses KUR UMKM

Kamis, 9 Juli 2026 · 11:132 menit baca · 2 menit baca

Pemerintah Kota Pontianak mendesak sektor perbankan regional untuk memperluas jangkauan penetrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diambil setelah otoritas mencatat bahwa dari total 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak pada tahun anggaran 2025, hanya instrumen pembiayaan KUR yang dilaporkan gagal memenuhi target kumulatif.

Kegagalan pencapaian target pembiayaan tersebut dinilai menghambat akselerasi penguatan sektor riil di tingkat bawah. Sektor perbankan diminta lebih agresif melakukan jemput bola terhadap pelaku usaha yang masuk kategori layak namun belum terjangkau sistem keuangan formal.

“Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perbankan harus ikut berkontribusi melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk KUR,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam Rapat Pleno TPKAD Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Rabu (8/7/2026).

Penyelarasan Inklusi Keuangan dengan RPJPN 2025–2045
Otoritas menekankan bahwa fungsi intermediasi perbankan memegang peranan sangat strategis dalam menyokong arah pembangunan nasional. Hal tersebut mutlak diperlukan guna mewujudkan target inklusi keuangan komprehensif sebagaimana telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

“Kita perlu memastikan bahwa program-program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membuka akses KUR bagi pelaku usaha yang membutuhkan,” ujar Edi Rusdi Kamtono mengacu pada fungsi implementasi Roadmap TPAKD Kota Pontianak periode 2026–2030.

OJK Kalbar Catat Kekurangan 700 Debitur Potensial
Berdasarkan data evaluasi performa kuantitatif, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati memaparkan bahwa sembilan program kerja TPAKD lainnya sebenarnya telah menunjukkan kinerja positif dengan realisasi mencapai bahkan melebihi ambang batas 100 persen. Kendala tunggal sisa operasional hanya bertumpu pada lambatnya laju serapan akses kredit usaha.

Secara teknis, fluktuasi angka menunjukkan tren defisit pada sektor akselerasi penyaluran dana KUR. OJK mencatat dari pagu target yang ditetapkan sebesar 5.500 debitur, lembaga penyalur perbankan di lapangan baru mampu menyerap alokasi sekitar 4.800 debitur.

“Jadi masih kurang sekitar 700 debitur. Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa masalahnya, sehingga di tahun 2026 bisa kita perbaiki,” jelas Rochma Hidayati.

Guna memitigasi kendala struktural yang menyumbat pemenuhan target tersebut, OJK bersama jajaran pemangku kepentingan diagendakan menggelar audit performa kolektif. Evaluasi bersama ini ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan teknis perbankan, mengevaluasi ketatnya persyaratan agunan, serta merumuskan strategi perbaikan regulasi agar sisa kuota 700 debitur potensial dapat dikejar seluruhnya pada sisa tahun anggaran 2026.

(Dayank Ana)

Realisasi Meleset dari Target, Pemkot Pontianak Desak Perbankan Perluas Akses KUR UMKM

Komentar