Fokus Hilirisasi, Pemprov Kaltim Dorong Modernisasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit

Kamis, 9 Juli 2026 · 12:032 menit baca · 2 menit baca

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk menggeser orientasi sektor perkebunan kelapa sawit dari sekadar peningkatan produksi mentah menuju percepatan industri hilir bernilai tambah. Langkah strategis ini dipaparkan dalam Lokakarya (Workshop) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) bertema “Sawit Untuk Rakyat” yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Restrukturisasi tata kelola ini ditempatkan sebagai bagian dari langkah penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu tulang punggung pendapatan domestik dan instrumen inklusi ekonomi daerah. Otoritas perkebunan daerah menegaskan bahwa tantangan pasar ke depan menuntut kesiapan rantai pasok yang modern dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Setiap hektar sawit harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Akhmad Muzakkir saat membacakan paparan Gubernur Kaltim bertajuk “Membangun Tata Kelola Sawit Modern Menuju Hilirisasi dan Kesejahteraan Berkelanjutan”.

Keselarasan Program dengan Visi Makro Nasional
Dalam paparan tersebut, manajemen kebijakan sektor perkebunan Kaltim diklaim telah diselaraskan dengan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah integrasi ini juga disesuaikan untuk menyokong program swasembada ekosistem pertanian hulu-hilir nasional nasional lewat perluasan areal tanam berbasis teknologi modern.

Guna mengeksekusi target industrialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan cetak biru (blueprint) pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang bertumpu pada lima pilar kerja utama:

Pilar Pertama: Peningkatan produktivitas kebun rakyat secara intensif.
Pilar Kedua: Penuntasan aspek legalitas lahan dan perizinan usaha perkebunan.
Pilar Sektor Ketiga: Penerapan praktik sawit bergerak di lapangan.
Pilar Keempat: Percepatan hilirisasi industri turunan komoditas.
Pilar Kelima: Integrasi data sektoral berbasis teknologi informasi terpusat.

Penguatan Sektor Hulu dan Sertifikasi Berkelanjutan
Selain mengejar hilirisasi, instrumen kebijakan hilir tetap diimbangi dengan intervensi penguatan di sektor hulu perkebunan. Fokus operasional difokuskan pada penguatan kelembagaan kelompok tani swadaya serta optimalisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mengganti tanaman yang telah melewati masa produktif.

Pemerintah daerah juga menetapkan pemenuhan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar wajib kelayakan lingkungan dan perdagangan. Langkah ini dibarengi dengan komitmen pembangunan infrastruktur konektivitas perkebunan serta penataan skema kemitraan wajib antara korporasi swasta berskala besar dan para petani swadaya di daerah.

Agenda kolaboratif ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Pertanian, serta Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Wilma Kania Febrina guna merumuskan harmonisasi regulasi logistik produk turunan sawit secara nasional.

(Hendrawan)

Fokus Hilirisasi, Pemprov Kaltim Dorong Modernisasi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit

Komentar