Gusti Hardiansyah Tawarkan Peta Jalan Pasar Karbon Kalbar

Jumat, 7 Agustus 2026 · 20:182 menit baca · 2 menit baca

Potensi ekologis Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat dinilai memerlukan pembuktian ilmiah agar dapat dikonversi menjadi kinerja mitigasi karbon yang kredibel dan diakui dalam sistem tata kelola nasional. Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) sekaligus Anggota Pokja REDD+ Kalbar, Prof. Gusti Hardiansyah, menegaskan bahwa persoalan utama daerah bukan terletak pada ketersediaan stok karbon.

“Masalah Kalimantan Barat bukan semata kekurangan karbon. Mata rantai dari aksi masyarakat, data, baseline, MRV, safeguards, registrasi, pembiayaan hingga benefit sharing belum sepenuhnya tersambung,” tegas Gusti Hardiansyah, Jumat (7/8).

Gusti menyoroti peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada paling dekat dengan tapak dan masyarakat Perhutanan Sosial. Menurutnya, KPH belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai garda terdepan karena informasi dan peta jalan operasional pasar karbon masih diterima secara terbatas.

“KPH berada paling dekat dengan tapak dan kelompok Perhutanan Sosial, sementara informasi tentang karbon masih diterima sepotong-sepotong. Jika KPH sendiri belum memperoleh peta jalan operasional yang jelas, sulit meminta masyarakat memahami baseline, additionality, leakage, permanence, developer, offtaker, atau registri karbon,” ungkapnya.

Untuk menjembatani celah tersebut, Gusti menekankan pentingnya posisi perguruan tinggi sebagai tulang punggung ilmiah (independent scientific backbone) yang independen.

Kampus bertugas membangun perhitungan stok karbon, menguji integritas keanekaragaman hayati, hingga memperkuat kapasitas teknis masyarakat di lapangan tanpa bertindak sebagai perantara atau broker karbon.

Infografis skema rantai nilai Perhutanan Sosial menuju transaksi karbon berintegritas, simulasi reduksi emisi, dan alur benefit sharing. — Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) Prof. Gusti Hardiansyah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas KPH dan transparansi pembagian manfaat (benefit sharing) dalam tata kelola pasar karbon Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat. (Dok. TNP)

Sementara itu, mantan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, turut memberikan catatan kritis mengenai aspek ekonomi proyek dan skema pembagian manfaat (benefit sharing). Bambang mengingatkan bahwa transparansi biaya pengembangan menjadi kunci utama sebelum membicarakan persentase pembagian hasil.

“Investor yang mengeluarkan modal tentu memperhitung pengembalian investasi. Karena itu, perdebatan jangan berhenti pada angka pembagian 60, 70, atau 80 persen. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: persentase dari apa? Pendapatan bruto atau pendapatan neto setelah biaya pengembangan proyek, MRV, validasi, verifikasi, safeguards, dan biaya sah lainnya?” kata Bambang Supriyanto.

Merespons hal tersebut, Gusti menegaskan bahwa akselerasi pasar karbon hendaknya tidak tergesa-gesa menjual karbon, melainkan dimulai dari penataan kesiapan tapak dan kelembagaan KPH.

Penetapan tiga hingga lima lokasi Perhutanan Sosial yang legalitas dan datanya telah siap dinilai menjadi langkah rasional sebagai proyek percontohan (demonstration sites) pertama.

“Akselerasi tidak dimulai dengan menjual karbon. Mulailah dengan menajamkan ujung tombak: memperkuat KPH, memilih tapak yang siap, membangun data yang dapat diuji, menempatkan universitas sebagai penjaga integritas, dan membuat seluruh biaya serta pembagian manfaat transparan,” tutup Gusti.

(*Red)

Gusti Hardiansyah Tawarkan Peta Jalan Pasar Karbon Kalbar

Komentar