Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nusantara

Memori 2023: Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota demi Putus Jawa-Sentris

Roska Putra
Roska Putra
Senin, 21 September 2026 · 18:411 menit baca
Memori 2023: Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota demi Putus Jawa-Sentris
Presiden Joko Widodo didampingi pejabat negara memberikan keterangan pers saat meninjau lokasi Persemaian Mentawir di IKN. (Dok. presidenri.go.id)

Tiga tahun lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan strategi utama pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi nasional sekaligus memutus paradigma pembangunan Jawa-sentris, Senin (21/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara peletakan batu pertama Hotel Nusantara di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 21 September 2023.

Pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai menjadi langkah krusial untuk mengurai beban Pulau Jawa yang selama ini menanggung konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia.

Jokowi menggarisbawahi pentingnya pergeseran dorongan pembangunan menuju Indonesia-sentris agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara adil di luar Pulau Jawa.

Kawal Anggaran Rp3,986 Triliun, Kejagung Amankan Proyek Jalan Strategis IKN
Baca Juga

Kawal Anggaran Rp3,986 Triliun, Kejagung Amankan Proyek Jalan Strategis IKN

“Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita Indonesia, semuanya, semuanya, utamanya ke Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi. Dari yang dulunya kita Jawa-sentris, kita tarik menjadi Indonesia-sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki,” ujar Jokowi.

Sebelum gagasan IKN direalisasikan, ketimpangan pembangunan antarwilayah kerap memicu kritik publik karena Pulau Jawa dinilai selalu diprioritaskan.

Seiring dengan percepatan infrastruktur di IKN, pemerintah juga telah menyiapkan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta personel TNI-Polri secara bertahap.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, dalam keterangannya pada 18 Maret 2022 sempat memaparkan rencana awal pemindahan personel pemerintahan tersebut.

Klaim Pembangunan IKN Dihentikan demi Program MBG dan Koperasi Desa Merupakan Hoaks
Baca Juga

Klaim Pembangunan IKN Dihentikan demi Program MBG dan Koperasi Desa Merupakan Hoaks

“Tahap pertama itu 60.000 ASN, TNI-Polri sudah dibicarakan dalam rapat Kemenpan RB dan Bappenas. Tahapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga dilakukan secara bertahap 2024-2034. Dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastruktur IKN. Kemudian, pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan tata urutan tentang kelembagaan pemerintah yakni berdasarkan UUD 1945, UU Kementerian Negara, Perpres Organisasi Kementerian Negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Tjahjo.

(Roska)