Ultimatum 7 Hari SerPaDes, Pemkab dan DPRD Kubu Raya Dikritik Lepas Tangan Soal Lonjakan Tarif Angkutan Sungai

“Artinya, pemerintah sudah memiliki instrumen regulasi untuk mengatur tarif. Tetapi pertanyaannya untuk apa peraturan dibuat apabila dalam pelaksanaannya masyarakat tetap dibebani tarif yang melampaui ketentuan? Ketika aturan sudah dibuat, tetapi masyarakat tetap harus menanggung akibat dari pelanggarannya,” ujar Sulthan melalui keterangannya, Minggu (1/11/2026).

Sulthan menolak alasan operator trayek yang menaikkan tarif akibat sulitnya memperoleh pasokan BBM. Menurutnya, beban kendala operasional tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada warga desa yang sama sekali tidak memiliki kewenangan atas tata kelola kuota energi.

Ia juga mengecam dalih eksekutif dan legislatif yang menyebut kelangkaan BBM sebagai urusan pemerintah pusat. Menurutnya, alasan tersebut merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab politik terhadap masyarakat yang menggunakan jalur air sebagai urat nadi akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

“Bupati Kubu Raya tidak cukup hanya menjadi penonton ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan transportasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan yang telah diterbitkan benar-benar dijalankan. DPRD mati fungsi tidak mengawasi implementasi peraturan, bupati lepas tanggung jawab. Persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab politik,” tegas Sulthan.

(roska)