Sab, 18/07/26 · 02.49.42
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Nasional

ASPEKSINDO 2025–2030: Konsolidasi Wilayah Pesisir di Tengah Tantangan Iklim dan Ketimpangan Pembangunan

Admin
Admin
Kamis, 16 April 2026 · 11:082 menit baca
ASPEKSINDO 2025–2030: Konsolidasi Wilayah Pesisir di Tengah Tantangan Iklim dan Ketimpangan Pembangunan
Suasana pengukuhan Dewan Pengurus ASPEKSINDO Periode 2025–2030 yang dipimpin oleh Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. Momen ini menandai babak baru kolaborasi strategis antara Pemerintah Pusat dan daerah pesisir dalam mendorong hilirisasi maritim dan kedaulatan sumber daya laut Indonesia. (Dok. Nusantara Post)

Nusantarapost.news, Jakarta – Di tengah pergeseran geopolitik ekonomi global yang kian menitikberatkan pada kedaulatan sumber daya, Indonesia kembali menegaskan posisi tawar maritimnya melalui pengukuhan kepengurusan baru Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030.

Momentum ini menjadi deklarasi bersama bahwa masa depan kemakmuran bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada daratan, melainkan pada ketangguhan wilayah pesisir yang kini berdiri di garis depan perubahan iklim dan dinamika pembangunan nasional.

Ketua Umum ASPEKSINDO periode 2025–2030, Erlina, menegaskan bahwa organisasi ini akan fokus pada implementasi hilirisasi kelautan yang operasional di tingkat daerah.

Dalam pernyataan resminya, ia menyoroti urgensi transformasi sektor agro-maritim agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Bupati Mempawah Erlina Terpilih Aklamasi Pimpin ASPEKSINDO, Hilirisasi Kelautan Jadi Agenda Utama 2025–2030
Baca Juga

Bupati Mempawah Erlina Terpilih Aklamasi Pimpin ASPEKSINDO, Hilirisasi Kelautan Jadi Agenda Utama 2025–2030

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya laut, tetapi kita masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan nilai tambah di daerah. ASPEKSINDO berkomitmen memastikan bahwa hilirisasi bukan sekadar industrialisasi di pusat, melainkan pembangunan pusat pengolahan di daerah pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan,” ujar Dr. Erlina dalam sambutannya perdana paska dilantik sebagai Ketua Umum ASPEKSINDO, Selasa (14/4).

Tantangan perubahan iklim juga menjadi poin krusial dalam peta jalan organisasi. Berdasarkan data teknis, ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang kini diposisikan sebagai aset ekonomi jangka panjang melalui mekanisme blue carbon. Hal ini dipandang sebagai solusi ilmiah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa integrasi tata ruang laut merupakan syarat mutlak bagi pembangunan maritim yang terukur.

Ia menyatakan bahwa kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan laut tetap menjadi mesin pertumbuhan tanpa melampaui kapasitas alam.

Iran Tutup Kembali Selat Hormuz Hanya Beberapa Jam Setelah Dibuka, Tuding AS Ingkari Janji
Baca Juga

Iran Tutup Kembali Selat Hormuz Hanya Beberapa Jam Setelah Dibuka, Tuding AS Ingkari Janji

“Kita harus bergerak dari logika produksi mentah menuju pengelolaan ruang laut. Melalui kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan budidaya berkelanjutan, kita ingin memastikan laut menjadi ruang hidup yang adil, baik bagi industri maupun bagi nelayan tradisional yang merupakan pilar utama kedaulatan maritim kita,” jelas Menteri Trenggono.

Agenda strategis periode 2025–2030 ini akan menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara KKP dan ASPEKSINDO.

Langkah ini mencakup kepastian akses BBM subsidi bagi nelayan kecil, penyediaan sarana logistik rantai dingin, hingga perlindungan hak tenurial nelayan tradisional dalam tata ruang laut nasional.

Melalui konsolidasi ini, ASPEKSINDO diharapkan mampu menjadi jembatan teknokratis yang menghubungkan visi Indonesia Emas 2045 dengan realitas pembangunan di garis pantai, sekaligus memastikan bahwa laut benar-benar menjadi fondasi utama kemandirian ekonomi bangsa di masa depan.

(Rld)