Nusantarapost.news, Nasional – Aula Hotel Borobudur, Jakarta, menjadi saksi tonggak baru perjalanan organisasi kepala daerah pesisir Indonesia. Di hadapan ratusan tamu undangan dan pejabat negara, Erlina, Bupati Mempawah, dilantik sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Pesisir dan Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) Periode 2025–2030 setelah terpilih secara aklamasi sebuah sinyal kepercayaan kolektif yang jarang terjadi dalam forum organisasi daerah sekaliber ini.
Pelantikan yang berlangsung pada Selasa, (14/4/2026), dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang turut memimpin prosesi pelantikan sekaligus menyampaikan pengarahan di hadapan para kepala daerah pesisir dari seluruh penjuru nusantara.
Momentum ini tidak berhenti pada seremoni. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ASPEKSINDO menjadi bagian integral dari rangkaian acara menandai komitmen formal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pesisir dalam satu kerangka kebijakan maritim nasional.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, Erlina menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya laut, melainkan kekurangan nilai tambah atas kekayaan yang sudah ada.
Baca Juga ASPEKSINDO 2025–2030: Konsolidasi Wilayah Pesisir di Tengah Tantangan Iklim dan Ketimpangan Pembangunan
“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ton produksi kelautan dan perikanan per tahun, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini berarti nilai tambah terbesar justru dinikmati di luar negeri. Tugas kita selama lima tahun ke depan adalah membalikkan logika itu membangun pengolahan di daerah, memperkuat industri berbasis pesisir, dan memastikan nelayan tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi bagian dari rantai nilai global,” ujar Erlina di hadapan forum.
Ia juga menekankan pentingnya ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar jargon kebijakan.
“Ekosistem pesisir mangrove, terumbu karang, padang lamun bukan hanya aset konservasi. Dalam konteks ekonomi karbon global hari ini, ia adalah instrumen ekonomi yang nilainya bisa melampaui komoditas perikanan itu sendiri. Daerah pesisir harus masuk dalam peta blue carbon dunia, bukan hanya sebagai penjaga lingkungan, tetapi sebagai pemain ekonomi,” tambahnya.
Pernyataan Erlina mendapat resonansi langsung dari pengarahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa laut harus benar-benar difungsikan sebagai mesin pertumbuhan nasional.
Baca Juga Ubah Nomenklatur Lembaga, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Fokuskan Mutu Layanan SAJI
“Laut bukan latar belakang pembangunan. Ia adalah panggung utama. Dan ASPEKSINDO adalah mitra strategis kami untuk memastikan kebijakan maritim nasional tidak berhenti di Jakarta, tetapi benar-benar dirasakan di kampung-kampung nelayan,” kata Trenggono.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal ASPEKSINDO, Safaruddin, yang pada kesempatan tersebut membacakan Surat Keputusan Dewan Pengurus, menilai terpilihnya Erlina secara aklamasi sebagai cerminan kematangan organisasi.
“Aklamasi bukan berarti tidak ada dinamika. Justru sebaliknya ini menunjukkan bahwa para kepala daerah pesisir telah sampai pada satu titik kesepahaman: bahwa dibutuhkan kepemimpinan yang memahami kompleksitas daerah sekaligus mampu berbicara dalam bahasa kebijakan nasional. Erlina memenuhi kedua hal itu,” ujar Safaruddin.
ASPEKSINDO, yang menaungi kabupaten dan kota dengan karakteristik pesisir dan kepulauan di seluruh Indonesia, menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam periode 2025–2030.
Perubahan iklim yang terus menggerus garis pantai, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, hingga lemahnya daya saing produk perikanan di pasar global menjadi deretan pekerjaan rumah yang menanti kepemimpinan baru.
Namun dengan agenda hilirisasi kelautan, penguatan ekonomi biru, dan MoU yang baru saja ditandatangani bersama kementerian teknis, ASPEKSINDO di bawah kepemimpinan Erlina memasuki babak baru dengan peta jalan yang lebih konkret.
Baca Juga Laut untuk Siapa: Membaca Ulang Keadilan dari Perahu Nelayan Kecil
Acara ditutup pada sore hari, namun percakapan yang dimulai di Borobudur hari ini tentang laut, tentang daerah, dan tentang masa depan Indonesia maritim tampaknya baru saja dimulai.
(Rld)
