Sab, 18/07/26 · 02.50.37
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Nasional

Partai Buruh dan KSPI Batal Demo, Pilih Rayakan May Day Bareng Pemerintah di Monas

Editor
Editor
Kamis, 30 April 2026 · 15:522 menit baca
Partai Buruh dan KSPI Batal Demo, Pilih Rayakan May Day Bareng Pemerintah di Monas
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (tengah) menegaskan KSPI dan Partai Buruh resmi membatalkan aksi unjuk rasa di DPR RI pada agenda May Day 2026 dan memilih merayakannya bersama Presiden Prabowo di Monas. (Dok. Partai Buruh)

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 di Jakarta diwarnai dengan perbedaan sikap di antara organisasi serikat pekerja. Sebagian kelompok memilih merayakannya bersama pemerintah, sementara aliansi lainnya tetap konsisten melakukan aksi unjuk rasa di jalanan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh resmi membatalkan rencana unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Keputusan ini diambil setelah Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bertemu dan berdiskusi selama 1,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (29/4).

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan 11 isu krusial ketenagakerjaan, mulai dari penolakan upah murah, penghapusan outsourcing, hingga perlindungan industri tekstil dan nikel dari ancaman PHK.

May Day 2026: Refleksi Presma Untan Terhadap Kerentanan Buruh dalam Struktur Ekonomi
Baca Juga

May Day 2026: Refleksi Presma Untan Terhadap Kerentanan Buruh dalam Struktur Ekonomi

“Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dengan didukung oleh Partai Buruh memutuskan untuk mengadakan perayaan May Day bersama Bapak Presiden Prabowo dan teman-teman serikat buruh lainnya di Monas,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual.

Diperkirakan sekitar 50.000 buruh dari Jabodetabek dan Jawa Barat akan memadati kawasan Monas untuk merayakan hari besar tersebut bersama Kepala Negara.

Di sisi lain, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) secara tegas menolak bergabung dalam perayaan di Monas. Mereka memilih untuk tetap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Jumat (1/5).

Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Herman Abdulrohman, menilai pesta pora tidak layak dilakukan di tengah kondisi upah buruh yang belum memenuhi kebutuhan hidup. Ia juga menekankan bahwa kedekatan elite buruh dengan penguasa bukan jaminan bagi kesejahteraan pekerja.

Pramono Sambut Putusan MK: Jakarta Tetap Ibu Kota Selama Keputusan Presiden Belum Terbit
Baca Juga

Pramono Sambut Putusan MK: Jakarta Tetap Ibu Kota Selama Keputusan Presiden Belum Terbit

“Dekat dengan presiden-pemerintah belum tentu mendekatkan buruh pada perbaikan dan kesejahteraan nasib,” tegas Herman.

Sikap senada disampaikan Ketua Umum Kasbi, Sunarno. Ia mengkritik perayaan di Monas sebagai bentuk kooptasi kekuasaan. Menurutnya, gerakan buruh harus tetap independen dan mandiri agar tetap mampu mengkritik kebijakan yang menindas.

Menanggapi kritik tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa kehadiran Presiden di tengah buruh tidak akan melunturkan integritas serikat. Ia mengklaim tetap berkomitmen menjaga fungsi check and balances, meski memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.

“Kami membuktikan ketika ada masalah kesejahteraan pekerja, kami yang menggugat, kami yang melawan. Jadi, tidak pernah terbatas idealisme perburuhan kami,” kata Andi.

Perbedaan perayaan may day ini menunjukkan dinamika internal gerakan buruh di Indonesia dalam merespons arah kebijakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

(Rld)