Prabowo Janjikan Hapus Biaya Pendidikan Negeri Hingga Universitas, Harus Gratis!

Akses pendidikan tinggi negeri di Indonesia diproyeksikan tidak lagi menjadi barang mewah yang eksklusif bagi kalangan berduit. Presiden Prabowo Subianto secara tajam berjanji akan segera menerbitkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri secara menyeluruh, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Komitmen strategis ini ditegaskan Prabowo di hadapan elite politik saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).

Pemerintah pusat tidak semestinya membiarkan institusi pendidikan negeri terjebak dalam praktik komersialisasi yang membebani masyarakat. Rencana pembebasan biaya ini akan segera dimatangkan melalui rapat terbatas kabinet dalam waktu dekat, guna memastikan instrumen negara hadir dalam menjamin pemerataan hak dasar warga negaranya.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak akan kehabisan anggaran, sebab dana untuk program tersebut akan bersumber dari pengembalian uang hasil korupsi dan pencurian uang negara.

“Nanti akan ada yang bertanya ‘darimana uangnya?, uangnya yang dikorupsi,yang dinyolong, yang dicuri,” pungkasnya

Janji krusial kepala negara ini sejalan dengan desakan PAN yang menuntut perombakan sistem pendidikan agar tidak diskriminatif. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengkritik keras fenomena ketimpangan akses pendidikan unggul yang selama ini hanya tersentralisasi di wilayah urban dan dikuasai oleh kelompok ekonomi mapan. Menurutnya, pendidikan mumpuni adalah kunci mutlak untuk mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas.

“Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat, mereka adalah pemilik masa depan,” ujar Zulhas.

Zulhas menolak narasi bahwa pendidikan tinggi adalah sebuah privilese. Ia mendesak negara agar segera menghapus sekat-sekat struktural yang menghalangi anak bangsa untuk berkembang.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” kritiknya secara lugas.

Sebagai bentuk manuver konkret dalam memutus rantai ketimpangan tersebut, Zulhas menegaskan dukungan partainya terhadap inisiatif pergerakan pendidikan kerakyatan yang mampu menjangkau akar rumput secara langsung.

“Untuk itulah kita dukung Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Transformasi. Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia,” tandasnya.

Janji penghapusan biaya pendidikan hingga jenjang universitas negeri ini menjadi utang politik bernilai tinggi yang kini patut dikawal secara kritis oleh publik. Realisasi gagasan ini tentunya akan menuntut keberanian pemerintah dalam melakukan restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara masif di sektor pendidikan demi menghapus diskriminasi secara permanen.

(Hendrawan)

Prabowo Janjikan Hapus Biaya Pendidikan Negeri Hingga Universitas, Harus Gratis!

Komentar