Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur hingga semester I 2026 menyentuh angka Rp9,04 triliun atau sekitar 50,70 persen dari total pagu anggaran.
Porsi terbesar dari alokasi dana APBN tersebut tersedot untuk pembiayaan proyek infrastruktur penunjang Ibu Kota Nusantara.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim mencatat bahwa belanja modal menjadi penyerap tertinggi dengan porsi mencapai Rp4,56 triliun.
“Realisasi ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu. Sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan pendukung infrastruktur IKN,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo, Senin, (27/7/2026).
Penyerapan dana pusat pada paruh pertama tahun ini tercatat tumbuh sebesar 5,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selain belanja modal, komponen belanja pegawai terealisasi sebesar Rp2,99 triliun, sementara belanja barang menyerap anggaran senilai Rp1,48 triliun.
Di sisi lain, alokasi Transfer ke Daerah justru mengalami penurunan atau terkontraksi sebesar 25,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi mencapai Rp10,61 triliun.
Penyaluran dana transfer daerah tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp6,1 triliun, diikuti Dana Bagi Hasil Rp2,99 triliun, serta Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp1,34 triliun.
Adapun penyaluran DAK Fisik baru terserap sebesar Rp4,73 miliar atau sekitar 19,21 persen dari total pagu, sedangkan Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp171,02 miliar.
Untuk pembiayaan sektor usaha masyarakat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat terealisasi sebesar Rp2,13 triliun kepada 26.962 debitur, disertai kucuran Pembiayaan Ultra Mikro senilai Rp35,58 miliar bagi 5.663 debitur.
Pemerintah memandang belanja APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur.
“Hal ini mencerminkan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga aktif mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Tjahjo.
(Rudi)