Buntut Putusan MK Soal Ijazah, Wapres Gibran Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

“Sertifikat attendance atau sertifikat pernah berpendidikan itu ditegaskan oleh MK bukanlah sertifikat yang memenuhi kualifikasi tamat. Karena syarat untuk menjadi calon wakil presiden atau presiden itu adalah tamat pendidikan minimal sekolah menengah atas,” ungkap Khozinuddin di Mabes Polri.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, Khozinuddin menegaskan bahwa sekadar memiliki keterangan pernah menempuh pendidikan tidak ekuivalen dengan kualifikasi tamat belajar.

Oleh karena itu, dokumen penyetaraan jenjang SMA yang diterbitkan oleh Kemendikbud dinilai cacat hukum, memanipulasi fakta akademik, dan tidak dapat dijadikan landasan pencalonan.

Atas dasar tersebut, tim pelapor menjerat Gibran dan pejabat Kemendikbud yang menerbitkan surat penyetaraan itu dengan sangkaan Pasal 391 ayat 1 dan 2 KUHP.

“Itu jelas-jelas memuat informasi yang tidak benar atau disebut juga surat palsu atau surat yang di dalamnya tidak benar keterangannya atau memuat keterangan yang tidak benar, jelas ini adalah hoaks,” tegas Khozinuddin menyoroti status dokumen bernomor 9149 tersebut.

Selain menempuh jalur pidana kepolisian, manuver tim advokasi ini juga akan menyasar eskalasi politik di ranah parlemen.

Dalam waktu dekat, pelapor berencana mendatangi DPR RI untuk mendesak proses pencopotan Gibran dari jabatannya guna menjaga marwah, etika, dan integritas berbangsa.

Mereka juga mendesak agar pergantian antarwaktu segera disiapkan demi menjaga stabilitas roda pemerintahan.

“Pertama, melakukan tindakan pemberhentian atau bahasa konvensinya pemakzulan Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan alasan telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat,” kata Khozinuddin memaparkan tuntutan politiknya.

(Hendrawan)