Aliansi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) se-Kalimantan mendesak pemerintah pusat merombak total sistem penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dinilai terus gagal melindungi ruang hidup masyarakat.
Desakan ini diserukan menyusul siklus kabut asap tahunan yang dipandang bukan lagi sebagai musibah alamiah musim kemarau, melainkan imbas bobroknya tata kelola lingkungan dan lemahnya pengawasan pemanfaatan lahan.
Memandang Karhutla sebagai krisis struktural, aliansi mahasiswa ini menyoroti absennya langkah preventif dan minimnya kapasitas penegakan hukum negara.
Ketua Umum BADKO HMI Kalimantan Barat, M. Said Al Kata, yang mewakili suara aliansi bersama jajaran pimpinan HMI region Kalimantan lainnya, menegaskan bahwa penanganan pemerintah selalu terlambat dan baru reaktif ketika api sudah membesar.
“Masyarakat Kalimantan tidak boleh terus dipaksa hidup dalam siklus kemarau, api, asap, lalu lupa hingga bencana kembali berulang. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak semestinya terus dipandang sebagai persoalan yang muncul secara alamiah setiap musim kemarau,” tegas pernyataan resmi Aliansi BADKO HMI se-Kalimantan.
Merespons kegagalan antisipasi tersebut, HMI menuntut Kementerian Kehutanan RI merelokasi fokus anggaran dan sumber daya dari sekadar operasi pemadaman menuju penguatan sistem deteksi dini.
Pengawasan ketat terhadap area konsesi menjadi harga mati agar pencegahan dapat dilakukan sebelum asap melumpuhkan aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan warga.
Di sektor yudisial, aparat dituntut memberantas impunitas korporasi tanpa tebang pilih. Proses hukum harus berjalan transparan dan menyasar aktor intelektual, bukan sekadar mengorbankan masyarakat kecil.
“Kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap setiap pihak yang berdasarkan bukti terbukti bertanggung jawab atas Karhutla. Pengawasan harus mencakup aktivitas di kawasan konsesi dan tidak berhenti pada pelaku lapangan,” bunyi tuntutan tersebut.
Selain penegakan hukum yang objektif, transparansi data mutlak diperlukan agar publik tidak sekadar menjadi korban pasif dari kebijakan tertutup.
Akses informasi terhadap titik dan luasan area terbakar, identitas pemegang izin konsesi, hingga realisasi anggaran penanganan harus dibuka lebar sebagai bentuk akuntabilitas.
“Keterbukaan data merupakan instrumen penting agar masyarakat, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat ikut melakukan pengawasan. Publik tidak seharusnya hanya menerima kabar ketika asap sudah datang, tetapi berhak mengetahui bagaimana negara bekerja sejak api belum menyala,” papar aliansi.
Lebih jauh, negara didesak menjamin keselamatan masyarakat terdampak sembari membangun cetak biru pencegahan Karhutla yang permanen dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pendekatan seremonial dan respons sesaat dinilai tidak akan pernah memutus mata rantai krisis ekologis ini.
“Menjaga hutan dan ruang hidup masyarakat bukan semata persoalan lingkungan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara. Kalimantan bukan sekadar wilayah sumber daya, ia adalah ruang hidup yang harus dilindungi,” pungkas pernyataan yang turut dikawal oleh Ketua Umum BADKO HMI Kalsel Abdi Aswadi, Sekretaris Umum BADKO HMI Kaltim-Kaltara Zulkifli, dan Kabid PTKP BADKO HMI Kalteng Raja Riyo.
