Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Bank Indonesia (BI) Balikpapan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara menggelar program perluasan akses pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha lokal. Langkah ini ditargetkan untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong inklusi finansial pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan IKN dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sinergi tersebut diwujudkan melalui agenda Akademi SIAPIK (AKSI) 2026 dan Business Matching Pembiayaan UMKM yang berlangsung di Kantor Bersama Kementerian Koordinator 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Rabu (10/6/2026). Dalam forum ini, para pelaku usaha dipertemukan langsung dengan sejumlah lembaga keuangan perbankan guna membuka peluang modal kerja.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengapresiasi konsistensi jajaran perbankan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha lokal di daerah penyangga ibu kota baru.
“Kami apresiasi Bank Indonesia, OJK, dan semua pihak yang terus bersinergi dalam memperkuat kapasitas MSMEs melalui program seperti dari SIAPIK Academy. Ini inisiatif yang sangat penting karena MSMEs adalah tulang punggung perekonomian masyarakat yang akan menjadi pelaku utama yang akan tumbuh seiring dengan pembangunan Nusantara,” ujar Alimuddin dalam pernyataan tertulisnya.
Alimuddin menegaskan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur IKN harus berdampak linier terhadap penguatan ekonomi masyarakat tempatan melalui pemanfaatan peluang pasar dan kemitraan strategis.
“Kami ingin pelaku MSME lokal percaya diri dan terus meningkatkan kapasitas usahanya. Kehadiran IKN membuka ruang yang sangat besar untuk berkembang, baik dari segi pasar, kemitraan, maupun akses pembiayaan. Manfaatkan peluang ini dengan terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memperkuat tata kelola usaha. Otorita IKN akan terus mendukung upaya pemberdayaan MSMEs agar dapat naik kelas, berdaya saing, dan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi Nusantara,” tambahnya.
Selain aspek legalitas dan permodalan, pembentukan jaringan rantai pasok antar-pelaku usaha domestik menjadi poin krusial yang digarisbawahi oleh pihak otoritas untuk membangun struktur ekonomi yang tangguh.
“Kami juga mendorong pelaku MSME untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan sesama pelaku usaha. Bisa jadi produk yang dihasilkan oleh salah satu MSME menjadi bahan baku atau bahan pendukung bagi MSME lainnya untuk menghasilkan produk baru. Oleh karena itu, MSMEs tidak bisa berjalan sendiri. Ekosistem usaha yang kuat dibangun melalui kerja sama dan kolaborasi antar-pelaku usaha dalam rantai ekonomi yang saling memperkuat. MSME lokal akan lebih tangguh, berkembang bersama, dan mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di Nusantara,” kata Alimuddin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Sekretariat Kerja Bersama KOPERBI IKN, Aura Pandu Wirawan, menjelaskan bahwa program ini mengusung tema ENERGI (Edukasi dan siNERGI) sebagai representasi kolaborasi multi-pihak dalam mengawal performa UMKM, terutama dalam masa pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
“Edukasi dan sinergi adalah dua hal yang sangat penting. Melalui kolaborasi ini, kita ingin meningkatkan kapasitas MSMEs agar lebih kuat, maju, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang di kawasan IKN,” jelas Aura Pandu Wirawan.
Pandu menambahkan, pelaku usaha potensial yang terjaring dalam program ini akan mendapatkan skema pendampingan lanjutan secara berkala, termasuk fasilitasi penetrasi pasar ke skala nasional melalui pameran strategis.
“MSMEs yang berpotensi berkembang akan menerima pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Mulai dari peningkatan kapasitas, bantuan teknis, akses pasar, hingga dukungan pembiayaan. Harapannya, pelaku usaha lokal dapat tumbuh lebih cepat dan berdaya saing,” tuturnya.
Dalam pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan teknis menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), tata kelola keuangan dasar, kebanksentralan, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, hingga perlindungan konsumen. Sesi business matching melibatkan institusi perbankan seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BSI, Bank Kaltimtara, serta perbankan lain yang tergabung dalam IKN Banking Forum.
Pandu menerangkan, standardisasi pencatatan laporan keuangan berbasis digital menjadi salah satu prasyarat utama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh kelayakan kredit (bankable) dari lembaga formal.
“Selama ini masih banyak pelaku usaha yang melakukan pencatatan secara manual. Melalui SIAPIK, MSMEs dapat mencatat biaya, pendapatan, keuntungan, dan perkembangan usaha secara lebih terstruktur. Pencatatan keuangan yang baik juga akan membantu saat mengajukan pembiayaan ke bank,” urai Pandu.
Manfaat program ini diakui langsung oleh Reni Sayu, pelaku usaha keripik pisang asal Kabupaten Penajam Paser Utara. Ia menyebut pelatihan ini membantu mengubah pola manajemen keuangan usahanya yang semula konvensional.
“Selama ini pencatatan keuangan saya masih manual dan terkadang ada transaksi yang tidak tercatat. Bahkan modal usaha terkadang bercampur dengan kebutuhan pribadi. Melalui kegiatan ini, kami belajar bagaimana mengelola keuangan usaha dengan lebih baik dan modern menggunakan aplikasi digital,” kata Reni Sayu.
Reni menilai masifnya kedatangan penduduk baru dan kunjungan kedinasan ke wilayah IKN menjadi ceruk pasar potensial yang wajib ditangkap oleh komoditas lokal.
“Peluangnya sangat besar. IKN sekarang menjadi salah satu tujuan kunjungan masyarakat dan banyak pendatang baru yang ke sini. Jika MSMEs bisa masuk dan berjualan di kawasan ini, peluang untuk berkembang juga akan semakin besar. Saya berharap program pendampingan dan akses pembiayaan untuk MSMEs dapat terus berlanjut sehingga pelaku usaha menerima pembinaan yang berkelanjutan agar mampu tumbuh mandiri secara finansial,” pungkas Reni.
(Dayank Ana)
