Pemblokiran Rekening DJP Serentak Sasar Penunggak Pajak

“Sebanyak 84 Wajib Pajak dilakukan tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening yang tersebar pada 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional. Total tunggakan pajak mencapai Rp 330,6 miliar,” tulis otoritas perpajakan dalam keterangan resmi melalui akun Instagram @pajakdjpbanten, dikutip Kamis (28/5/2026).

Operasi penyitaan akses finansial ini merupakan bentuk komitmen nyata dari otoritas fiskal dalam menegakkan hukum di sektor perpajakan.

Target utamanya adalah mengamankan kas penerimaan negara sekaligus mendorong penyelesaian utang pajak yang selama ini diabaikan oleh para WP wajib bayar.

Manajemen Kanwil DJP Banten menekankan bahwa penindakan ini dilakukan secara terukur demi asas keadilan bagi jutaan wajib pajak lainnya yang telah patuh menyetorkan pajaknya tepat waktu.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memastikan penegakan hukum perpajakan berjalan secara konsisten dan berkeadilan,” tegas pihak @pajakdjpbanten dalam rilis resminya.

Tindakan pemblokiran saldo ini tidak serta-merta terjadi secara instan, melainkan melalui proses administrasi dan peringatan yang panjang.

Dalam regulasi perpajakan Indonesia, pemblokiran merupakan salah satu protokol wajib dalam fase penagihan aktif. Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan pasca-pemblokiran pihak WP tetap tidak kooperatif untuk melunasi kewajibannya, maka DJP memiliki otoritas penuh untuk menaikkan status tindakan menjadi penyitaan dan pemindahbukan saldo rekening secara langsung ke kas negara untuk melunasi utang tersebut.

Langkah radikal yang diambil DJP ini diharapkan menjadi alarm keras bagi dunia usaha maupun perorangan di wilayah Banten dan nasional.

Dengan adanya pemblokiran rekening DJP ini, efek jera diharapkan mampu mengerek tingkat kesadaran kepatuhan perpajakan (tax compliance) nasional yang menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan negara.

Seluruh wajib pajak yang memiliki riwayat kurang bayar atau bersengketa diimbau untuk segera memanfaatkan kanal konsiliasi di KPP masing-masing guna melunasi tunggakan mereka.

Langkah persuasif di awal sangat disarankan agar para pelaku ekonomi dapat terhindar dari sanksi penagihan aktif yang jauh lebih berat di kemudian hari, mulai dari penyitaan aset fisik, pemblokiran total rekening operasional, hingga sanksi pencegahan bepergian ke luar negeri (cekal).

(Hendra)