Pemerintah Kota Pontianak menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghentikan praktik birokrasi berbelit-belit dan memastikan setiap inovasi pelayanan publik teruji nyata di lapangan.
Arahan tegas tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam acara Sosialisasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 dan Penyerahan Apresiasi Inovasi Unggulan Tahun 2025 di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Selasa, (21/7/2026).
Bahasan menegaskan bahwa ajang IGA bukan sekadar formalitas pencapaian administratif, melainkan momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk membuktikan dampak kerja nyata terhadap masyarakat.
Dalam arahannya, Bahasan menyoroti pentingnya keabsahan data inovasi. Setiap program yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib ditunjang oleh fakta konkret di lapangan, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
“Semuanya pakai data. Data yang masuk harus dipastikan dengan fakta di lapangan,” kata Bahasan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat tingginya kecenderungan masyarakat saat ini dalam memantau kinerja pemerintah. Lewat kemudahan akses media sosial dan pesan singkat, warga kian kritis menyampaikan keluhan. Pemerintah Kota Pontianak menuntut jajarannya untuk merespons setiap laporan warga secara langsung tanpa penundaan.
“Kalau ada laporan, cek ke lapangan langsung. Kita harus hadir kepada masyarakat dan memberikan solusi,” tegasnya.

Mengenai prinsip pelayanan publik, Bahasan mengkritik kecenderungan prosedur yang tak efisien. Ia mengingatkan ASN agar memegang teguh prinsip kemudahan akses layanan bagi warga.
“Saya selalu menekankan pelayanan publik yang terbaik, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan lingkungan hingga penerangan jalan umum (PJU) menjadi contoh prioritas penanganan cepat. Bahasan mengingatkan bahwa masyarakat telah menunaikan kewajibannya, termasuk membayar retribusi PJU, sehingga hak warga atas jalanan yang aman dan terang harus segera dipenuhi.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Menjelang dan selama sistem penerimaan murid baru (PPDB), Bahasan menekankan pentingnya menjaga integritas dengan menolak praktik titip-menitip siswa.
“Komitmen semua, tidak ada yang namanya titip-menitip. Kalau tidak ada titip-menitip, semuanya aman,” tuturnya.
Ia mendorong penyelesaian masalah pendidikan secara sistematis melalui perbaikan sistem, pemetaan wilayah butuh layanan, dan pemerataan fasilitas sekolah.
Di akhir penyampaiannya, Bahasan mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk mengubah pola pikir kerja dari sekadar rutinitas menjadi pemecah masalah warga.
“Sebagai ASN, kita harus punya mindset bagaimana menyejahterakan masyarakat. Artinya hadir memberikan solusi dengan program-program yang ada di setiap perangkat daerah. Jadikan ini kebiasaan. Kita bergerak bersama-sama, karena kita punya kemampuan dan kapasitas. Tinggal kemauan dan keyakinan kita,” pungkasnya.
(Hendrawan)