Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meninjau fasilitas penyimpanan beku (cold storage) milik pengusaha lokal di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kunjungan itu, ia mendorong agar hasil laut Bengkayang, terutama sotong, dapat diekspor langsung melalui Terminal Kijing tanpa transit di Jakarta.
Peninjauan dilakukan setelah Gubernur mengunjungi Kampung Nelayan Sungai Soga. Fasilitas yang ditinjau, milik pengusaha lokal bernama Edi, menampung hasil tangkapan laut, terutama sotong (Sepia spp.) dan sejumlah jenis ikan.
Menurut keterangan pengelola, kapasitas ekspor mandiri fasilitas itu diperkirakan 100–200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun.
https://www.instagram.com/reel/DfMNUUBhQV6/?utm_source=ig_web_copy_link&srtk=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Perusahaan sedang melengkapi syarat ekspor ke Vietnam, termasuk sertifikat HACCP dan nomor registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI). Selama ini ekspor produknya dilakukan melalui perusahaan eksportir lain yang sudah memiliki kelengkapan legalitas.
“Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan kita cukup besar. Kapasitas ekspornya bisa mencapai 100 sampai 200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun. Ini merupakan peluang ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” jelas Ria Norsan.
Gubernur berharap, setelah persyaratan terpenuhi, pengiriman produk tidak perlu lagi melalui Jakarta.
“Saya berharap setelah perusahaan ini memiliki persyaratan ekspor sendiri, pengiriman produknya tidak perlu lagi melalui Jakarta, tetapi bisa langsung melalui Terminal Kijing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap membantu dari sisi regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Gubernur, ekspor langsung lewat Terminal Kijing berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk perikanan lokal. Aktivitas itu juga dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tumbuhnya usaha pendukung.
Ia menyebut perlunya kemudahan perizinan, infrastruktur penyimpanan, dan akses distribusi ke pasar internasional.
Selain ekspor, Gubernur menekankan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja perikanan, karena pekerjaan di laut berisiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih proaktif melakukan sosialisasi.
“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi kepada para nelayan dan pekerja sektor perikanan agar mereka memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika terjadi kecelakaan kerja atau hal yang tidak diinginkan, setidaknya keluarga atau ahli waris mendapatkan perlindungan melalui manfaat jaminan sosial,” tegasnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Aly, menyatakan siap menindaklanjuti arahan itu lewat sosialisasi kepada nelayan dan pekerja perikanan.
