Pemerintah Kota Pontianak merotasi sejumlah posisi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak.
Dalam perombakan tersebut, sejumlah pejabat eselon II menempati posisi baru, di antaranya Derry Gunawan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas PUPR, Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
Penataan organisasi turut mencakup tingkat kewilayahan, di mana Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur, didampingi rotasi jabatan lurah yakni Yully Wanda Sari (Lurah Sungai Jawi Luar), Muliansjah (Lurah Siantan Hulu), Muliawan (Lurah Saigon), Nur Apriliawati (Lurah Bansir Darat), dan Nur Santriana Rahayu (Lurah Tanjung Hilir).
Langkah pengisian jabatan dilakukan guna mengisi kekosongan akibat pejabat purna tugas serta hasil evaluasi kinerja berkala yang dirancang dalam tiga hingga empat bulan terakhir.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis, (30/7/2026).
Peningkatan kapabilitas dan inovasi ditekankan kepada para pejabat baru guna menyelesaikan tantangan perkotaan di sektor infrastruktur, pelayanan publik, sosial, hingga perhubungan.
“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak,” tegas Edi.
Sensitivitas dan kepedulian jajaran birokrasi terhadap dinamika riil di lapangan dinilai menjadi aspek utama yang harus diperkuat.
“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” ujarnya.
Ketepatan skema perencanaan pembangunan tahunan diminta agar berorientasi pada penyelesaian masalah secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak,” tutur Edi.
Regulasi dan aturan perundang-undangan harus dipahami secara menyeluruh oleh instansi teknis guna mempermudah penanganan isu perhubungan dan fasilitas umum.
“Pahami semua aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan,” ucap Edi.
Pola komunikasi yang terbuka antar-jenjang jabatan didorong guna mencegah penumpukan kendala operasional di tingkat bawah.
“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkas Edi.
(Hendrawan)
