Kejar Target PAD, Bapenda Pontianak Buka Layanan Pajak Digital di Lokasi CFD

“Pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang membayar melalui QRIS merupakan salah satu upaya kami untuk mengenalkan layanan pembayaran pajak secara digital. Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa pembayaran pajak di Kota Pontianak kini semakin mudah, cepat, dan praktis. Kami berharap tingkat kepatuhan masyarakat terus meningkat. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Pontianak,” ujar Ruli Sudira.

Batas Akhir Pembayaran Pajak dan Perluasan Saluran Publikasi
Ruli menegaskan, batas akhir pembayaran PBB-P2 di Kota Pontianak ditetapkan jatuh pada 20 Juli 2026. Keterlambatan pembayaran setelah tanggal tersebut akan memicu sanksi administratif berupa denda berjalan sesuai regulasi daerah yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak Vivi Salmiarni menjabarkan bahwa integrasi program SIKAP sengaja dirancang untuk mereduksi sumbatan informasi publik serta meminimalisasi potensi piutang pajak daerah.

“Melalui SIKAP, Diskominfo membuka ruang kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah maupun instansi lainnya. Pada kegiatan kali ini kami berkolaborasi dengan Bapenda untuk mengingatkan masyarakat terkait batas akhir pembayaran PBB-P2 pada 20 Juli 2026, sekaligus menghadirkan layanan pembayaran di lokasi CFD agar lebih mudah dijangkau masyarakat,” kata Vivi Salmiarni.

Diskominfo memproyeksikan perluasan platform komunikasi tatap muka ini di masa mendatang untuk memfasilitasi unit kerja lain, sehingga masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi serta mendapat akurasi data mengenai program strategis pemerintah daerah.

“Kami berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan kebijakan pemerintah yang akurat dari sumber resmi, sekaligus memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan Pemerintah Kota Pontianak,” pungkasnya.

(Memei)