Pasokan Pertalite Dipangkas Separuh, Pengelola SPBU Pangkalan Bun Desak Regulasi HET Eceran

Selasa, 28 Juli 2026 · 08:392 menit baca · 2 menit baca

Pasokan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, mengalami pemangkasan alokasi hingga 50 persen sejak satu bulan terakhir.

Pengelola SPBU Bhakti Jalan Pakunegara menyebutkan kuota Pertalite dari Pertamina yang sebelumnya mencapai 32 kiloliter per hari kini menyusut menjadi 16 kiloliter per hari, sementara stok Pertamax bertahan di angka 8 kiloliter per hari.

Penurunan alokasi tersebut diklaim masih mencukupi kebutuhan riil konsumsi warga dalam kota, dengan catatan pasokan tidak diborong oleh pelangsir untuk dijual kembali di tingkat pengecer.

“Ya, kalau pasokan dari Pertamina memang turun sudah satu bulanan, dari 32 kiloliter menjadi 16 kiloliter per hari,” ujar Pengelola SPBU Bhakti Rudi, Senin, (27/7/2026).

Tiga SPBU utama di dalam area perkotaan Pangkalan Bun dinilai sanggup memenuhi konsumsi harian jika pembelian difokuskan bagi pengguna akhir.

“Kalau semua SPBU di dalam kota mendapat 16 kiloliter per hari, saya yakin cukup. Yang menjadi persoalan adalah banyaknya pembelian untuk dijual kembali secara eceran di pinggir jalan,” kata Rudi.

Maraknya pembelian secara berulang dipicu oleh besarnya margin keuntungan penjualan eceran yang mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per liter.

“Kalau membeli Rp400 ribu bisa mendapat sekitar 40 liter. Saat dijual eceran dengan harga Rp15 ribu per liter, keuntungannya bisa mencapai sekitar Rp200 ribu. Kalau dibiarkan tentu semakin banyak orang yang menjadi pelangsir,” ucap Rudi.

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat didesak untuk segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi guna menekan daya tarik bisnis pengetapan BBM.

“Kalau HET diatur, masyarakat juga akan lebih memahami. Saya yakin antrean di SPBU akan jauh berkurang karena pembelian untuk dijual lagi tidak lagi terlalu menguntungkan,” ujarnya.

Pihak SPBU menegaskan bahwa operasional di lapangan telah dijalankan sesuai dengan skema verifikasi sistem digital yang berlaku.

“Tugas operator hanya melayani pembelian BBM subsidi. Selama barcode sesuai dan kuotanya masih ada, kami tetap melayani. Soal antrean panjang, itu menjadi ranah pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi,” tegas Rudi.

Di sisi lain, Hiswana Migas menilai penumpukan kendaraan di SPBU turut dipicu oleh ramainya isu kelangkaan serta proses verifikasi aplikasi barcode yang memerlukan waktu pelayanan lebih lama.

“Distribusi BBM ke seluruh SPBU tetap dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan BPH Migas. Selain itu, penerapan sistem barcode MyPertamina membuat proses pengisian membutuhkan waktu lebih lama, sementara kenaikan harga Pertamax juga menyebabkan sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite,” ujar Ketua DPC Hiswana Migas Kotawaringin Barat Muhammad Rudiansyah Abdullah.

(Hendrawan)

Pasokan Pertalite Dipangkas Separuh, Pengelola SPBU Pangkalan Bun Desak Regulasi HET Eceran

Komentar