Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Demokrasi

Krisis BBM dan Listrik Picu Aksi Demonstrasi Warga Batu Ampar Geruduk Kantor DPRD Kubu Raya

Hendrawan
Hendrawan
Selasa, 27 Oktober 2026 · 13:312 menit baca
Krisis BBM dan Listrik Picu Aksi Demonstrasi Warga Batu Ampar Geruduk Kantor DPRD Kubu Raya
Ratusan warga Batu Ampar unjuk rasa di Kantor DPRD Kubu Raya menuntut penanganan krisis BBM, pemadaman listrik, serta pembatalan tarif angkutan air. (Dok. HO/TNP)

Ratusan warga yang tergabung dalam Serikat Pemuda Desa bersama Aliansi Masyarakat Desa Kecamatan Batu Ampar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kubu Raya pada Senin (26/10/2026). Demonstrasi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah dan instansi berwenang segera menyelesaikan lima persoalan krusial yang melumpuhkan wilayah pesisir, mulai dari pemadaman listrik berulang, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), anjloknya harga kopra, maraknya aktivitas galian C, hingga kenaikan tarif angkutan air yang membebani masyarakat.

Aksi sempat diwarnai ketegangan akibat absennya Bupati Kubu Raya, Sujiwo, pada awal demonstrasi. Namun, suasana mencair setelah Bupati hadir dan memindahkan dialog ke Ruang Rapat Kantor DPRD Kubu Raya untuk membahas tuntutan warga secara terbuka bersama jajaran legislatif.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Sujiwo secara tegas membatalkan kenaikan tarif angkutan air rute Rasau Jaya menuju Batu Ampar yang sebelumnya ditetapkan tanpa dasar keputusan resmi, serta mengembalikannya ke tarif normal sebesar Rp60 ribu per orang. Sujiwo mengakui lonjakan tarif tersebut dipicu oleh mahalnya harga BBM di tingkat pengecer akibat kelangkaan pasokan. Oleh karena itu, ia mendesak PT Pertamina untuk bertanggung jawab penuh.

Setelah Tiga Hari Berdemo, Gubernur Kalbar Ria Norsan Akhirnya Temui Massa Mahasiswa
Baca Juga

Setelah Tiga Hari Berdemo, Gubernur Kalbar Ria Norsan Akhirnya Temui Massa Mahasiswa

“Setelah kita batalkan, Pertamina harus hadir. Saya minta supaya tidak ada masalah sosial,” tegas Sujiwo.

Ia juga menambahkan agar korporasi energi milik negara tersebut segera melakukan intervensi langsung ke lapangan.

“Kita minta Pertamina segera turun ke lapangan untuk memastikan pasokan BBM di wilayah pesisir tetap tersedia dengan harga yang wajar,” pintanya.

Krisis energi ini turut diiringi dugaan penyelewengan distribusi. Muhammad Ali Pratama, warga Desa Padang Tikar II, menduga ada praktik penyalahgunaan barcode di SPBU yang menyebabkan kuota BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

Massa Aliansi Kalbar Revolusi Geruduk DPRD Provinsi Tuntut Tanggung Jawab Bencana Karhutla Kepada Gubernur
Baca Juga

Massa Aliansi Kalbar Revolusi Geruduk DPRD Provinsi Tuntut Tanggung Jawab Bencana Karhutla Kepada Gubernur

“Jangan sampai BBM yang seharusnya untuk masyarakat justru dibawa ke tempat lain,” ujarnya, seraya mendesak aparat kepolisian hingga Polda Kalimantan Barat untuk turun tangan menyelidiki indikasi tersebut.

Selain energi, masalah klasik pemadaman listrik berulang yang mengganggu ekonomi warga turut menjadi sorotan. Menanggapi hal ini, Sujiwo menyatakan pihaknya akan mendesak PT PLN (Persero) untuk mengevaluasi layanan dan memperbaiki mesin. Ia juga menuntut transparansi mutlak dari pihak PLN manakala pemeliharaan jaringan terpaksa dilakukan.

“Kalau akan melakukan perawatan, harus ada keterbukaan. Informasikan berapa lama listrik akan padam,” ujar Sujiwo.

Menyikapi kompleksitas persoalan di lapangan, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, memastikan lembaganya akan mengawal seluruh tuntutan warga. Terkait distribusi energi, DPRD bersama eksekutif berencana membawa persoalan regulasi ini hingga ke tingkat pusat.

“Kami akan rapat bersama pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan sulitnya penyaluran BBM,” ungkap Jainal, menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan agenda audiensi dengan DPR RI guna membedah kewenangan BPH Migas.

Aksi “Rakyat Kalbar Menggugat” di Bundaran Digulis Tuntut Usut Tuntas Kekerasan Demo Karhutla
Baca Juga

Aksi “Rakyat Kalbar Menggugat” di Bundaran Digulis Tuntut Usut Tuntas Kekerasan Demo Karhutla

Sementara itu, menanggapi polemik aktivitas galian C oleh PT ASJ yang dikeluhkan warga, Sujiwo menegaskan pemkab siap memfasilitasi penolakan tersebut ke tingkat provinsi apabila didasarkan pada keputusan resmi musyawarah desa.

“Kalau hasil musyawarah desanya menolak kehadiran PT ASJ, kita akan mendukung dan membahasnya dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.

(Hendrawan)