Pemkab Kukar Tunggu Keputusan Pusat Soal Pelayanan Wilayah Delineasi IKN

Mayoritas cakupan desa yang terdampak pemetaan batas IKN merupakan kawasan nonpermukiman yang didominasi oleh lahan perkebunan, vegetasi hutan, serta area penyangga lingkungan.

“Jadi wilayah desa itu wilayah pinggiran, kebun, hutan, dan kawasan seperti itu,” kata Arianto.

Meskipun demikian, beberapa kecamatan seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa memiliki porsi pemukiman padat penduduk yang turut masuk dalam batasan geografis kawasan IKN.

“Itu yang memang ada pemukiman penduduknya. Kalau Sangasanga juga ada sebagian kecil yang masuk, tetapi tidak terlalu luas,” jelas Arianto.

Sikap kelembagaan pemerintah daerah yang tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik dasar secara penuh kepada seluruh warga di wilayah terdampak ditegaskan kembali oleh pihak dinas.

“Kami disampaikan Pak Bupati, pada prinsipnya sepanjang IKN itu belum bisa melayani masyarakat kita yang ada di Samboja Barat, Samboja, Muara Jawa, maupun Loa Janan, maka tetap Kutai Kartanegara yang melayani,” terang Arianto.

Pertimbangan hukum terkait dinamika putusan Mahkamah Konstitusi serta regulasi kelembagaan pusat melandasi sikap hati-hati Pemkab Kukar dalam melakukan penyesuaian administrasi pemerintahan.

“Kalau informasi terbaru kan MK sudah menyatakan bahwa saat ini (IKN) belum menjadi Ibu Kota Negara. Nah, kelanjutan dari keputusan itu seperti apa yang akan diambil pemerintah pusat, tentu kita masih menunggu,” tutur Arianto.

Komitmen untuk mematuhi seluruh arahan strategis dari pemerintah pusat dipastikan tetap menjadi pedoman utama bagi jajaran birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan, Kutai Kartanegara akan menyesuaikan,” pungkas Arianto.

(Memei)