Cegah Suap Jabatan, Inspektorat Pontianak Rutinkan Sosialisasi Gratifikasi ASN

Pemilahan Batasan Hadiah dan Pertahankan Peringkat Nasional MCP KPK
Trisnawati mengakui masih terdapat bias pemahaman di kalangan ASN maupun masyarakat komunal mengenai batasan yuridis pemberian yang dikategorikan sebagai delik gratifikasi.

Regulasi hukum melarang keras seluruh pemberian yang memiliki hubungan langsung dengan jabatan operasional atau berpotensi mengintervensi objektivitas pelayanan publik. Sebaliknya, pemberian bersifat personal kedinasan seperti kompensasi pensiun atau hadiah pernikahan keluarga tetap diperbolehkan sesuai koridor hukum tertulis.

“Yang perlu dipahami masyarakat adalah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu yang terus kami sosialisasikan secara perlahan dan rutin. Selain menyasar ASN, sosialisasi juga diperluas hingga masyarakat melalui kerja sama dengan Tim Penggerak PKK yang memiliki jaringan sampai tingkat kelurahan,” urai Trisnawati.

Guna memperluas dampak pencegahan, Inspektorat meluncurkan program edukasi makro “ITKO TANGGUH” serta menyiapkan skema kurikulum antikorupsi berbasis pelajar sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Otoritas juga melibatkan peran jurnalis lewat kompetisi narasi media dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia.

“Artinya masyarakat sudah mulai peduli. Ini yang ingin terus kita bangun melalui pendekatan pencegahan agar tidak muncul persoalan di kemudian hari. Kami berharap teman-teman media juga berperan memberikan edukasi melalui narasi yang mudah dipahami masyarakat. Semakin banyak yang memahami gratifikasi dan korupsi, semakin besar peluang kita melakukan pencegahan,” terangnya.

Rangkaian program preventif ini berkolerasi langsung pada penilaian akuntabilitas daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak menempati peringkat pertama nasional dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi dengan akumulasi nilai 90 persen pada delapan area penilaian strategis.

(Memei)