Para raja dan sultan dari berbagai kerajaan di Kalimantan Barat berkumpul dalam satu forum diskusi, Sabtu malam (10/4/2026), di Harris Hotel Pontianak. Forum ini bukan sekadar pertemuan adat melainkan ruang konsolidasi untuk menyuarakan satu sikap kolektif. Kebijakan nasional harus berpihak pada daerah, dan mendesak kerajaan dilibatkan di dalamnya.
Hadir dalam pertemuan ini Sultan Syarif Melvin Alkadrie (Sultan Pontianak), Gusti Yusri (Raja Tayan), Gusti Kamboja (Raja Matan), Gusti Effendi (Raja Sekadau), Gusti Hukma (Kerajaan Simpang), Ketua Bala’ Komando (Ormas Melayu), dan tokoh pemuda Kalimantan Barat.
Sultan Pontianak sekaligus Anggota DPD RI, Sultan Syarif Melvin Alkadrie, menegaskan bahwa forum ini lahir dari keprihatinan bersama atas posisi Kalimantan Barat yang selama ini belum mendapat perhatian proporsional dari pusat.
“Kalimantan Barat memiliki kekayaan yang luar biasa sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan akar sejarah yang panjang. Sudah saatnya semua ini menjadi modal, bukan sekadar latar belakang. Kami hadir bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi sebagai representasi masyarakat yang berhak mendapat peran dalam setiap kebijakan pembangunan nasional,” tegasnya.
Sultan Melvin juga mengungkapkan bahwa ke depan, forum seperti ini akan menjadi agenda rutin sebuah mekanisme kolektif para kerajaan di Kalimantan Barat untuk membahas isu-isu regional secara serius dan terstruktur.
Raja Matan, Gusti Kamboja, menyoroti paradoks yang sudah terlalu lama dibiarkan. Kalimantan Barat menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar termasuk sektor tambang namun kondisi infrastruktur daerah masih jauh dari memadai.
“Konektivitas antar kabupaten kita masih buruk. Transportasi darat tidak memadai, transportasi udara pun masih jadi soal untuk bepergian regional Kalimantan saja kita masih harus transit ke Jakarta terlebih dahulu. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, ini soal keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Lebih dari itu, Gusti Kamboja menegaskan bahwa kerajaan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai simbol budaya semata. Ada otoritas historis yang melekat dan harus diakui secara formal oleh negara.
“Kerajaan adalah bagian dari sejarah pembentukan wilayah ini. Sudah saatnya negara mengakui itu melalui regulasi yang kuat bahkan jika perlu, setingkat undang-undang,” tegasnya.
Pandangan ini mendapat dukungan penuh dari Gusti Effendi (Raja Sekadau) dan Gusti Hukma (Kerajaan Simpang), yang sama-sama menekankan pentingnya sinergi antara institusi kerajaan dan pemerintah dalam mendorong kemajuan Kalimantan Barat.
Raja Tayan, Gusti Yusri, mengangkat isu yang tidak kalah mendasar: kualitas sumber daya manusia. Melimpahnya SDA Kalimantan Barat selama ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia daerah dan ini menjadi persoalan yang harus segera diakselerasi.
“Kekayaan alam yang besar seharusnya menjadi bahan bakar untuk membangun manusianya. Tapi kenyataannya IPM kita masih tertinggal. Investasi yang masuk harus punya keterkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kalau tidak, kita hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Gusti Yusri juga mendorong modernisasi lembaga-lembaga pendidikan, termasuk mendorong SMK untuk membuka jurusan-jurusan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri lokal agar pendidikan benar-benar menjadi jembatan antara potensi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
Forum ini menjadi tonggak awal dari sebuah inisiatif yang lebih besar. Para raja dan sultan sepakat untuk menjadikan pertemuan semacam ini sebagai platform lanjutan dalam membahas isu-isu regional dari infrastruktur, investasi, pendidikan, hingga posisi strategis daerah dalam kebijakan nasional.
Sultan Melvin menegaskan komitmen bersama para kerajaan untuk terus hadir sebagai mitra aktif pemerintah, bukan sekadar pelengkap dalam agenda formalitas.
“Kami tidak hadir untuk didengar sesekali. Kami hadir untuk memastikan Kalimantan Barat mendapat tempat yang layak dalam peta pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
(Hendra)
