Nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level Rp18.065 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat sore, (10/7/2026). Meski mencatat tren positif dibanding hari sebelumnya, posisi mata uang Garuda yang masih tertahan di level psikologis Rp18.000 memicu kecemasan di tingkat akar rumput, terutama terkait potensi lonjakan harga kebutuhan pokok dan beban produksi usaha.
Berdasarkan data perdagangan valuta asing, rupiah terapresiasi 63 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan Kamis, (9/7/2026), yang sempat terperosok ke level Rp18.128 per dolar AS. Penguatan ini sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang kompak berada di zona hijau menyusul meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Tercatat, yen Jepang menguat 0,42 persen, disusul ringgit Malaysia naik 0,27 persen, dan yuan China terapresiasi 0,18 persen.
Kendati pergerakan di layar perdagangan menunjukkan indikator perbaikan parsial, tekanan terhadap sektor riil di lapangan belum mereda. Posisi kurs yang bertahan di angka Rp18.000 memberikan dampak langsung pada rantai pasok, memicu berbagai respons dari masyarakat yang menahan laju konsumsi.
Dilema Margin UMKM dan Tekanan Inflasi Rumah Tangga
Menanggapi tekanan kurs tersebut, Ema Mirna, seorang pedagang UMKM di kawasan Untan, mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan baku dari pihak distributor sudah tidak dapat lagi ditutupi oleh margin keuntungan yang tersisa. Ia menegaskan, apabila nilai tukar dolar AS terus stagnan di level Rp18.000, para pelaku usaha terpaksa harus mengambil langkah sulit antara menaikkan harga jual kepada konsumen atau menyiasatinya dengan mengurangi ukuran produk.
“Bahan baku dari distributor harganya sudah langsung menyesuaikan naik. Kalau dolar tertahan di Rp18.000 terus, kami tidak ada pilihan selain terpaksa menaikkan harga jual ke konsumen atau mengurangi ukuran produk. Margin kami sudah tidak bisa lagi menahan selisih kurs,” ujar Ema Mirna.
Keresahan serupa disuarakan secara riil oleh Yatmi, seorang konsumen rumah tangga yang mulai merasakan eskalasi inflasi pada barang konsumsi harian. Publik menilai angka perbaikan kurs di pasar finansial belum sejalan dengan realitas harga di pasar tradisional.
“Belanja bulanan sekarang makin terasa memberatkan. Walau di berita disebut menguat, tapi harga kebutuhan pokok di pasar tidak ada yang turun. Kami butuh bukti nyata pemerintah mengendalikan harga, bukan sekadar angka kurs,” keluh Yatmi.
Saat ini, pelaku pasar dan masyarakat menanti efektivitas intervensi lanjutan dari Bank Indonesia (BI) serta kebijakan konkret dari pemerintah pusat. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi rantai pasok menjadi langkah krusial yang dituntut publik untuk menjaga daya beli agar tidak tergerus lebih dalam di tengah gejolak ekonomi global.
(Hendrawan)
