Sekda Harisson Ingatkan ASN Kalbar Soal Pengawasan Ketat KPK dalam Pengadaan Barang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperketat celah potensi penyimpangan anggaran pada sektor barang dan jasa. Seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) diinstruksikan untuk mematuhi asas transparansi menyusul pengawasan digital interaktif yang kini dilakukan secara terperinci oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peringatan tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson saat membuka agenda Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, (14/7/2026).

Pemerintah daerah menilai sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) tetap menjadi titik paling rawan ekosistem birokrasi yang terus dipantau oleh aparat penegak hukum, baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan yudisial.

“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan. Pak Gubernur terus mengingatkan kepada kita semua agar jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa. Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan,” tegas Harisson.

Kritik Lambatnya Birokrasi Surat dan Dorongan Manajemen Talenta
Selain isu pencegahan korupsi, Harisson mengkritik pola komunikasi administratif konvensional antarperangkat daerah yang dinilai sering menghambat akselerasi pelayanan publik. Sistem surat-menyurat yang birokratis diminta dipangkas dan digantikan dengan forum koordinasi informal yang lebih taktis di tingkat bidang.

“Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama. Kalau saya melihat dari pengalaman, lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, sering-sering berdiskusi. Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya sering kali terlalu lama. Kita perlu lebih sering berdiskusi agar sinkronisasi program dan kolaborasi antarinstansi berjalan lebih cepat. Tujuannya bukan sekadar berkumpul, tetapi mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ilmu yang diperoleh akan sangat bermanfaat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalbar,” papar Harisson.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyatakan, sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat berpotensi menjadi proyek percontohan nasional jika mampu diintegrasikan dengan manajemen talenta untuk promosi jabatan terbuka.

Kementerian PANRB juga merespons positif rencana pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat sebagai instrumen penyaring kompetensi manajerial regional.

“Saya melihat Kalbar memiliki semangat yang luar biasa dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi sekarang tidak lagi terbatas pada pelatihan konvensional, tetapi juga melalui berbagai forum diskusi dan pembelajaran daring yang bisa diikuti banyak orang. Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan, bukan hanya bermanfaat bagi ASN Kalbar, tetapi juga akan dikenal secara nasional. Orang akan melihat bahwa BPSDM Kalbar memiliki keunggulan yang layak dijadikan rujukan oleh daerah lain. Kalau nanti Pelatihan Kepemimpinan Nasional diselenggarakan di Kalbar, pesertanya bisa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini akan semakin mengangkat nama BPSDM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional. Pelatihan Kepemimpinan Nasional bukan sekadar memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kompetensi manajerial ASN. Sertifikat kompetensi itu nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi maupun seleksi jabatan sehingga pemerintah memiliki talenta-talenta terbaik untuk menggerakkan birokrasi,” pungkas Aba Subagja.

(Rudi)

Sekda Harisson Ingatkan ASN Kalbar Soal Pengawasan Ketat KPK dalam Pengadaan Barang

Komentar