Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi mencanangkan penjaminan mutu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di halaman kantor dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, Pontianak, Senin (15/6/2026). Langkah ini diambil demi menghasilkan data yang akurat sebagai dasar utama pengambilan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Kepala BPS Kalbar Muh. Saichudin, serta Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud.
Dalam sambutannya, Sekda Kalbar Harisson menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat mengharapkan mutu data dari Sensus Ekonomi 2026 ini benar-benar terjamin. Menurutnya, akurasi data hasil sensus menjadi fondasi krusial bagi pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Hari ini kita melakukan pencanangan penjaminan mutu untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, sangat mengharapkan agar mutu datanya nanti benar-benar terjamin demi pembangunan yang tepat sasaran,” kata Harisson di lokasi acara.
Lebih lanjut, Harisson menjelaskan bahwa selama ini data yang dirilis oleh BPS selalu menjadi acuan utama bagi pimpinan daerah dalam merumuskan arah kebijakan makro maupun mikro, khususnya dalam memperkuat sektor riil kemasyarakatan.
“Data BPS ini selalu kami pakai dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya ini, tentu akan memudahkan pimpinan daerah untuk merumuskan strategi pengembangan bagi para pengusaha UMKM kita,” tambah Harisson.
Untuk menyukseskan agenda besar ini, BPS mengerahkan total 4.701 petugas sensus di seluruh wilayah Kalimantan Barat, di mana 428 petugas di antaranya khusus ditugaskan di wilayah Kota Pontianak.
Guna memastikan kualitas data yang dihimpun oleh ribuan petugas tersebut, pihak internal BPS akan turun langsung melakukan pengawasan ketat terhadap petugas lapangan (PPL) dan pengawas (PML). Dari total 489 pegawai BPS se-Kalbar, sebanyak 370 pegawai atau sekitar 75% di antaranya diterjunkan khusus sebagai penanggung jawab Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.
“Jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Agustus mereka semua turun ke lapangan, bergantian separuh pagi dan separuh siang. Sesuai pesan pimpinan Kepala BPS RI, Sensus Ekonomi ini harus sukses dan berkualitas, sehingga teman-teman organik BPS yang akan menjamin kualitas datanya,” tegas Kepala BPS Kalbar, Muh. Saichudin.
Terkait tantangan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalbar, BPS telah melakukan mitigasi berbasis teknologi. Pendataan kini sepenuhnya menggunakan gawai atau telepon pintar (handphone) secara luring (offline) untuk menyiasati kendala sinyal. Petugas akan mengunduh data terlebih dahulu, melakukan pendataan ke rumah warga, dan baru mengirimkan hasilnya ke server BPS pusat di Jakarta setelah mendapatkan sinyal.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026, dengan tahapan pendataan langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) yang dimulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS Kalbar mengapresiasi dukungan penuh yang telah diberikan oleh Pemprov, Bupati, Wali Kota, hingga jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) dalam menyukseskan agenda nasional ini.
(Hendrawan)
