Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Timur

Krisis Air Bersih Landa Balikpapan, Warga Alami Lonjakan Pengeluaran hingga Pengungsian Kebutuhan Sanitasi

Memei
Memei
Sabtu, 31 Oktober 2026 · 07:383 menit baca
Krisis Air Bersih Landa Balikpapan, Warga Alami Lonjakan Pengeluaran hingga Pengungsian Kebutuhan Sanitasi
Krisis air bersih melanda Balikpapan akibat surutnya Waduk Teritip, memicu lonjakan pengeluaran warga hingga 75 persen dan desakan perbaikan infrastruktur. (Dok. David)

Krisis air bersih melanda Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akibat penurunan drastis volume air baku di sejumlah waduk penampungan yang kian mendekati batas mati operasional (dead storage).

Dampak kekeringan panjang yang disinyalir dipengaruhi oleh fenomena El Nino tersebut dirasakan secara langsung oleh puluhan ribu pelanggan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyusul terhentinya distribusi air bersih selama berminggu-minggu.

Kondisi kritis daya tampung Bendungan Teritip dipaparkan oleh Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Yudhi Sahruddin.

“Perkiraan saat ini daya tampung hanya 670 kubik dan dead storage di level 500 kubik. Jika masuk level tersebut, kita sudah tidak bisa lagi mengambil air dari waduk,” ujar Yudhi Sahruddin, Jumat, (30/10/2026).

WALHI dan Auriga Sebut Insentif Karbon FCPF-CF Belum Mampu Hentikan Deforestasi Kaltim
Baca Juga

WALHI dan Auriga Sebut Insentif Karbon FCPF-CF Belum Mampu Hentikan Deforestasi Kaltim

Upaya mitigasi darurat dilakukan korporasi pengelola air minum daerah dengan menggeser unit pengolahan air darurat (IPA Mobile) menuju kawasan timur untuk memperkuat suplai melalui armada tangki.

“IPA Mobile ditempatkan di Gunung Tembak. Tadinya di utara dan kami pindahkan ke timur karena kondisi waduk Teritip yang mengalami krisis. Ini menjadi bantuan untuk suplai ke warga melalui tangki,” jelas Yudhi Sahruddin.

Imbauan kepada masyarakat agar mengetatkan kedisiplinan penggunaan air secara bijak terus disuarakan pihak manajemen sembari menantikan peralihan musim penghujan pada akhir tahun.

“Saya mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh warga kota tetap bijak dalam menggunakan, penghematan dalam memanfaatkan air akan sangat membantu seluruh warga untuk mendapatkan air yang lebih layak,” tambah Yudhi Sahruddin.

Pemkab Kukar Tunggu Keputusan Pusat Soal Pelayanan Wilayah Delineasi IKN
Baca Juga

Pemkab Kukar Tunggu Keputusan Pusat Soal Pelayanan Wilayah Delineasi IKN

Kelumpuhan distribusi air bersih tersebut berdampak langsung terhadap pembengkakan biaya hidup rumah tangga warga, sebagaimana dikeluhkan oleh Afni Nuzulu, seorang warga Kelurahan Sepinggan. Lonjakan beban pengeluaran bulanan akibat pembelian air bersih swasta dan tambahan biaya sanitasi dijelaskan olehnya.

“Kami jadi over spending karena harus beli air bersih dari luar untuk kehidupan sehari-hari. Kenaikan pengeluaran untuk air bersih sekitar sekitar 75 persen per bulan,” ungkap Afni Nuzulu, Jumat, (30/10/2026).

Aktivitas domestik harian mulai dari kebutuhan mandi, memasak, mencuci, hingga penggunaan jasa laundry tambahan terpaksa ditempuh demi menyiasati keringnya saluran keran rumah tangga.

“Mandi, mencuci, memasak, buang air jadi terdampak. Paling terasa dampaknya di cash flow keluarga karena ada pengeluaran untuk beli air bersih dan tambahan jasa laundry,” kata Afni Nuzulu.

Pembelian air dari penyedia swasta dengan kisaran harga Rp120.000 untuk kapasitas 1.200 liter per dua pekan dipilih lantaran lamanya antrean distribusi pasokan subsidi dari PTMB.

“Kami lebih sering beli air bersih dari penjual swasta, karena kalau lewat PTMB antrenya sampai berminggu-minggu. Tapi airnya memang bersih dan jernih walaupun harganya lebih mahal ketimbang di tempat lain,” tutur Afni Nuzulu.

Bulog Pangkalan Bun Salurkan 1.200 Ton Beras SPHP dan Perketat Pengawasan Pasar di Kobar
Baca Juga

Bulog Pangkalan Bun Salurkan 1.200 Ton Beras SPHP dan Perketat Pengawasan Pasar di Kobar

Secara paralel, persoalan infrastruktur dasar lainnya turut memicu sorotan publik di Kalimantan Timur, termasuk desakan penanganan krisis kelistrikan bergilir di Kota Samarinda yang disampaikan oleh unsur legislatif daerah.

Evaluasi dan tuntutan transparansi jadwal perbaikan infrastruktur kelistrikan kepada pihak PT PLN disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar.

“Yang ingin kita pastikan kepada Area Manager, khususnya Samarinda, sampai kapan kejadian mati listrik ini berlangsung di Kota Samarinda. Kemudian, kendala apa yang menghambat sehingga sampai sekarang belum ada kejelasan kapan kondisi listrik stabil seperti dulu lagi,” ujar Deni Hakim Anwar, Jumat, (30/10/2026).

Pemberian kepastian informasi kepada masyarakat ditegaskan sebagai kewajiban mutlak penyedia layanan publik tanpa harus menunggu desakan formal dari lembaga legislatif.

“Saya kira wajib. Tanpa diminta pun mereka seharusnya sudah memberikan klarifikasi. Itu kewajiban mereka selaku penyedia listrik di Kota Samarinda, memberitahukan kondisi dan situasi seperti apa, serta sampai kapan layanan listrik ini bisa diperbaiki,” pungkas Deni Hakim Anwar.

(Memei)