Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan tidak akan mengobral anggaran untuk program tanpa dampak signifikan pada tahun depan. Menyusul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diprediksi stagnan dan tidak jauh beda dari realisasi 2026, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, menginstruksikan penerapan tegas skema money follow priority program.
Instruksi rasionalisasi anggaran ini disampaikan Denny saat memimpin apel pagi gabungan di Halaman Kantor Gubernur, Senin (21/9/2026).
Ia menekankan bahwa ruang fiskal yang terbatas memaksa pemerintah daerah untuk mencoret program-program yang tidak mendesak demi memusatkan dana pada sektor yang berdampak fundamental bagi masyarakat.
“Tahun ini untuk 2027, dengan kondisi APBD tidak berbeda jauh dengan tahun 2026, saya akan mengajak semuanya untuk money follow priority,” ucap Denny secara tegas.
